JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, menyatakan bahwa ia merasa kesulitan untuk memahami langkah yang diambil oleh DPR RI terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada. Menurutnya, tindakan tersebut mencerminkan ketidakpatuhan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) dan Undang-Undang yang berlaku. Mu'ti menjelaskan bahwa sebagai lembaga legislatif, DPR seharusnya memberikan penghormatan yang tinggi kepada lembaga yudikatif, termasuk MK. Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis lalu. Sebelumnya, MK telah mengeluarkan keputusan terbaru yang menetapkan syarat ambang batas pencalonan serta persyaratan bagi calon kepala daerah. Keputusan ini dianggap memberikan peluang bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk berpartisipasi dalam Pilkada DKI Jakarta. Namun, belum genap sehari setelah keputusan MK, Badan Legislatif DPR RI bersikeras untuk melanjutkan pembahasan RUU Pilkada yang berpotensi untuk mengubah putusan MK tersebut. Mu'ti menegaskan bahwa DPR, sebagai representasi kehendak rakyat, seharusnya lebih memprioritaskan prinsip-prinsip dasar bernegara yang mengedepankan kebenaran, kebaikan, serta kepentingan negara dan masyarakat, ketimbang kepentingan politik kekuasaan semata. Dia menambahkan bahwa DPR seharusnya tidak bertindak berseberangan atau melanggar keputusan MK terkait syarat calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan, terlebih dalam konteks pembahasan RUU Pilkada 2024. Mu'ti mengingatkan bahwa langkah DPR ini dapat menimbulkan kerusakan dalam hubungan sistem ketatanegaraan dan berpotensi menjadi sumber permasalahan signifikan dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tindakan DPR tersebut bisa memicu reaksi publik yang dapat menciptakan suasana yang tidak kondusif dalam kehidupan berbangsa. Dalam konteks ini, ia mendorong DPR dan Pemerintah untuk lebih sensitif dan tidak meremehkan arus massa, akademisi, serta mahasiswa yang menyampaikan aspirasi mereka di jalanan terkait penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan. Mu'ti menekankan pentingnya sikap arif dan bijaksana dalam menghadapi dinamika masyarakat agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan. ANTARA