YOGYAKARTA –
**Borneonews - Yogyakarta**, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Hadi Tjahjanto, menekankan pentingnya kemampuan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) untuk mengidentifikasi karakteristik kerawanan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di masing-masing wilayah. Hal ini disampaikannya saat membuka Forum Kolaborasi Sentra Gakkumdu yang berlangsung di Yogyakarta pada hari Kamis. Hadi menjelaskan bahwa harapan utamanya adalah agar Sentra Gakkumdu dapat mengidentifikasi dengan tepat potensi kerawanan yang ada di berbagai daerah. Selain itu, mereka juga diharapkan mampu menemukan mekanisme pencegahan serta pengawasan yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah. Pemilihan yang akan datang merupakan yang pertama kali diselenggarakan serentak di Indonesia dan melibatkan 508 kabupaten atau kota untuk pemilihan wali kota serta bupati, serta 37 provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Menariknya, dalam konteks ini, terdapat juga daerah otonomi baru yang akan mengikuti Pilkada untuk pertama kalinya. Hadi menambahkan, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) telah melakukan pemetaan terkait potensi kerawanan yang ada di setiap provinsi. Pemetaan tersebut mencakup berbagai dimensi, antara lain sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi masyarakat. Lebih jauh, Menko Polhukam mengingatkan kepada para pemangku kepentingan di provinsi-provinsi yang terletak di wilayah Papua untuk memberikan perhatian lebih. Alasannya adalah karena adanya otonomi khusus di daerah tersebut yang berdampak pada karakteristik sistem politik dan penyelenggaraan Pilkada. Hal ini termasuk kehadiran partai politik lokal yang akan turut ambil bagian dalam kontestasi pilkada mendatang. Menjelang pelaksanaan Pilkada 2024, Hadi berharap agar stabilitas politik dan keamanan tetap terjaga. Ia menyatakan bahwa koordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung merupakan langkah penting dalam menjaga situasi tetap kondusif hingga pencoblosan pada tanggal 27 November 2024. Dalam kesempatan tersebut, Hadi juga menekankan pentingnya Sentra Gakkumdu untuk menciptakan mekanisme pencegahan dan pengawasan yang lebih efisien. Ia berharap bisa ada peringatan dini guna meminimalkan peluang terjadinya pelanggaran pemilu. Untuk itu, semua anggota Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan diharapkan dapat memperkuat kolaborasi, serta membangun pemahaman yang serupa dalam penanganan kasus pidana pemilu. Hadi juga menggarisbawahi tiga spektrum kolaborasi dalam Sentra Gakkumdu yang harus dioptimalkan. Pertama, kolaborasi internal antaranggota. Kedua, kolaborasi vertikal antara Sentra Gakkumdu pusat dan daerah. Ketiga, kolaborasi dengan kementerian serta lembaga yang terkait untuk meningkatkan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terkait tindak pidana pemilihan. Ia menekankan bahwa semua pihak sudah memahami tugasnya, kini saatnya untuk menerapkan hal tersebut di lapangan. Mengingat waktu yang terbatas dalam menangani sengketa pemilu, komunikasi, kolaborasi, dan sinergi yang baik merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan Pilkada yang aman dan berintegritas. ANTARA