JAKARTA –
**Borneonews - Beirut**, Pemerintah Lebanon sedang mempersiapkan rencana aksi sebagai langkah antisipasi jika terjadi eskalasi konflik dengan Israel. Rencana ini hadir di tengah situasi di mana bantuan dari organisasi internasional belum sepenuhnya diterima, terutama disebabkan oleh tekanan yang diberikan oleh negara-negara Barat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja Lebanon, Mustafa Bayram, dalam sebuah wawancara dengan media *Sputnik*. Bayram menegaskan bahwa jika terjadi konflik bersenjata, angkatan bersenjata Israel tidak akan menghadapi pertempuran yang mudah. “Saat ini, keputusan mengenai perang dan perdamaian sepenuhnya berada di tangan Israel. Lebanon memiliki hak penuh untuk membela diri,” ungkapnya. Menteri Bayram melanjutkan, “Kita tidak bisa menjamin bahwa tidak akan terjadi perang skala besar melawan Lebanon. Selain itu, kita juga tidak bisa memastikan langkah yang akan diambil oleh angkatan bersenjata Israel. Hizbullah memiliki kapasitas untuk melawan dalam pertempuran ini, dan Israel tidak memerlukan alasan apapun untuk melancarkan serangan terhadap Lebanon.” Ketegangan di perbatasan antara Israel dan Lebanon semakin meningkat seiring dengan dimulainya operasi militer Israel di Jalur Gaza pada bulan Oktober 2023. Pertukaran tembakan antara tentara Israel dan pejuang Lebanon dari gerakan Hizbullah terjadi hampir setiap hari di sepanjang batas kedua negara. Menurut informasi dari Kementerian Luar Negeri Lebanon, sekitar 100.000 warga terpaksa meninggalkan rumah mereka di bagian selatan Lebanon akibat penembakan yang dilakukan oleh Israel. Sementara itu, otoritas Israel menyatakan bahwa sebanyak 80.000 penduduk di wilayah utara Israel mengalami situasi serupa yang memaksa mereka untuk mengungsi. Dalam konteks ini, situasi di kawasan tersebut menjadi semakin kompleks dan memerlukan perhatian serta pengawasan internasional yang lebih besar untuk mencegah potensi eskalasi lebih lanjut dalam konflik ini. ANTARA