JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengingatkan bahwa kemajuan ekonomi Indonesia berpotensi terhambat jika berbagai sektor tidak melakukan transisi energi secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh permintaan pasar, baik domestik maupun internasional, yang semakin mengarah pada produk dengan emisi karbon (CO2) yang lebih rendah. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, menyampaikan pernyataan ini pada acara *Road to Indonesia International Sustainability Forum (ISF)*. Ia menekankan pentingnya transisi energi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. "Jika kita tidak melaksanakan transisi energi di berbagai sektor, hal ini dapat mengancam kemajuan pertumbuhan ekonomi kita. Pasar, baik di dalam negeri maupun internasional, menginginkan energi yang lebih bersih," ujarnya. Rachmat juga menggarisbawahi ancaman terhadap produk Indonesia yang mungkin tidak dapat bersaing di pasar internasional jika sektor energi tidak ditransformasikan. Kesulitan dalam bersaing ini bisa terjadi akibat penerapan berbagai hambatan perdagangan bagi barang-barang yang tidak ramah lingkungan. "Kita bisa saja menghadapi *carbon tax* di masa mendatang," tambahnya. Mewujudkan nol emisi karbon atau *Net Zero Emissions* (NZE) dinilai tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045. Hal ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk menyelaraskan diri dengan standar global yang semakin mengutamakan keberlanjutan. Dalam konteks ini, Rachmat merinci tiga langkah penting yang harus diambil oleh Indonesia untuk mencapai transisi energi berkelanjutan. Pertama, mengurangi penggunaan energi fosil dalam pembangkit listrik. Kedua, menurunkan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) pada sektor transportasi. Ketiga, mengurangi ketergantungan pada batu bara dalam proses industri. "Jika kita dapat menyelesaikan ketiga aspek ini, maka kita sudah mencapai 75 persen dari perjalanan menuju tujuan kita," jelasnya. Sebagai bagian dari komitmen terhadap pengurangan emisi karbon, Indonesia menargetkan penurunan emisi sesuai dengan *Enhanced Nationally Determined Contribution* (E-NDC) dari 29 persen atau setara dengan 835 juta ton CO2 menjadi 32 persen atau 912 juta ton CO2 pada tahun 2030. Untuk mencapai target ambisius tersebut, pemerintah merencanakan untuk menghasilkan listrik dengan kapasitas total sebesar 708 gigawatt, di mana 96 persen dari sumber energi terbarukan dan 4 persen dari tenaga nuklir. Investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan pembangkit listrik beserta jaringan transmisinya diperkirakan mencapai 1.108 miliar dolar AS, dengan tambahan investasi sekitar 28,5 miliar dolar AS yang diperlukan hingga tahun 2060. ANTARA