SURABAYA –
**Borneonews - Surabaya**, Ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat di Kota Surabaya, Jawa Timur, mengadakan aksi damai pada hari Kamis di Tugu Pahlawan. Aksi ini merupakan ungkapan dukungan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan dalam pemilihan kepala daerah. Dalam orasinya, Tantowi, yang bertindak sebagai juru bicara aksi, menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan harus dilaksanakan. Oleh sebab itu, mereka mendesak agar keputusan tersebut dilaksanakan tanpa ada penundaan. Selain itu, peserta aksi juga menyampaikan protes terhadap munculnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang tengah dibahas oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Aksi yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB ini juga menyoroti penolakan terhadap politik dinasti, yang dikhawatirkan akan muncul dalam Pilkada 2024. Tantowi menegaskan bahwa setiap warga negara harus memiliki akses yang setara dalam dunia politik, sehingga politik dinasti tidak boleh diterima. Para peserta aksi terlihat mengenakan pakaian serba hitam dan melakukan orasi sambil membentangkan poster dengan berisi tuntutan yang menolak RUU Pilkada. Tantowi menambahkan bahwa RUU yang sedang dibahas oleh Badan Legislasi DPR bertentangan dengan putusan MK mengenai syarat ambang batas pencalonan pilkada, sebagaimana tercantum dalam amar putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024. Perwakilan peserta aksi mengungkapkan bahwa RUU Pilkada layak untuk ditolak. Mereka menyatakan bahwa selain masalah substansi, RUU tersebut dianggap cacat baik dalam proses maupun hukum yang mengatur. "Mengapa pada pemilihan presiden, keputusan MK langsung dilaksanakan, tetapi saat ini tidak?" ujarnya mempertanyakan ketidakcukupan dalam implementasi putusan. Aksi damai ini berlangsung hingga sekitar pukul 12.00 WIB, di mana para peserta membubarkan diri dengan tertib setelah menyampaikan aspirasi mereka. ANTARA