BANDUNG –
**Borneonews - Bandung**, Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat menyatakan harapan agar pertumbuhan ekonomi di wilayahnya dapat tetap positif pada tahun 2024. Selain itu, pihaknya juga berharap inflasi dapat dikendalikan pada level 2,5 persen, demi menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi yang unggul dan maju. Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Phinera Wijaya, mengemukakan bahwa untuk perekonomian Jabar, optimisme sangat penting. Ia menilai bahwa pemulihan pasca-pandemi COVID-19 dan tantangan yang muncul akibat ketidakpastian ekonomi global harus dihadapi dengan semangat kebangkitan. Anggota Komisi III DPRD, Husin, mengungkapkan apresiasinya terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengatasi masalah inflasi yang tinggi di tahun mendatang. Ia menyebutkan sejumlah program yang telah dilaksanakan, termasuk penguatan Pusat Distribusi Provinsi (PDP) yang berlokasi di Purwakarta. Husin menambahkan bahwa Pemprov Jabar juga telah menyiapkan subsidi bunga sebesar Rp25 miliar untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah ini diambil agar UMKM tidak terpengaruh secara signifikan oleh inflasi yang berpotensi tinggi. Lebih jauh, tujuan dari PDP adalah untuk menstabilkan harga bahan pokok. Caranya adalah dengan melakukan intervensi saat terjadi kenaikan harga beberapa komoditas. Ketika harga-harga tersebut mengalami peningkatan, PDP akan segera mendistribusikan komoditas pangan ke daerah-daerah di Jawa Barat yang terdampak. Dengan demikian, diharapkan inflasi dapat dikelola lebih baik. Husin berharap upaya-upaya ini dapat diterapkan dengan optimal, sehingga dapat secara signifikan menekan angka inflasi di Jawa Barat pada tahun yang akan datang. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berusaha untuk mengantisipasi potensi kekeringan yang dapat mempengaruhi inflasi. Pj Gubernur Jabar, Bey Triadi Machmudin, menyampaikan bahwa hingga bulan Juni 2024, inflasi masih dalam batas target. Namun, ia juga mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap dampak kemarau yang dapat menyebabkan kenaikan harga barang seperti beras dan cabai, yang pada akhirnya akan mempengaruhi inflasi. Untuk menghadapi risiko kekeringan tersebut, Bey menyatakan bahwa kerjasama dengan Bulog akan dilakukan untuk memastikan persediaan beras dan bantuan pangan tetap tersedia. ANTARA