JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Lembaga yang fokus pada penanaman nilai-nilai kemanusiaan, Maarif Institute, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk secara aktif mengawal proses politik di tanah air. Hal ini dianggap penting agar semua langkah yang diambil tetap berada dalam koridor yang sesuai dan demi menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Direktur Eksekutif Maarif Institute, Andar Nubowo, menekankan bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk bersikap pasif melihat ketidakadilan yang terjadi. Ia mengajak masyarakat untuk bersatu, bergerak secara kolektif, dan berperan dalam memastikan bahwa setiap proses politik menjunjung kepentingan rakyat di atas segalanya. Dalam pernyataannya, Andar merespons perkembangan konstelasi politik di Indonesia yang semakin kompleks. Ia mengingatkan bahwa sejak era reformasi, bangsa ini telah menempuh proses panjang untuk menegakkan demokrasi, di mana kepentingan rakyat harus selalu dijadikan prioritas. Andar menegaskan bahwa Pancasila, sebagai dasar negara dan pedoman moral, harus dijadikan pegangan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam setiap era, termasuk yang kini dihadapi dalam sistem demokrasi, suara rakyat harus menduduki posisi terdepan dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Namun, ia mengungkapkan keprihatinan yang mendalam karena semangat tersebut semakin tergerus oleh berbagai kasus yang mencederai nilai-nilai Pancasila. Banyak keputusan yang sudah tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat, serta munculnya praktik jual beli kebijakan dan jabatan. Ini memperkuat oligarki, partokrasi, dan plutokrasi, yang semuanya bertentangan dengan amanat reformasi dan prinsip-prinsip demokrasi. Kondisi ini tidak hanya merusak tatanan politik secara nasional, tetapi juga menciptakan kesenjangan yang semakin dalam. Kesejahteraan dan aspirasi rakyat seringkali diabaikan demi kepentingan sekelompok elit politik dan ekonomi. Oleh karena itu, Maarif Institute menyerukan kepada masyarakat untuk teguh dalam membela Pancasila dan mengembalikannya pada posisi sejatinya. Pancasila perlu dijadikan sebagai landasan moral dan etika dalam seluruh kebijakan serta tindakan pemerintahan. Andar menekankan penolakan terhadap segala bentuk manipulasi Pancasila yang dapat melegitimasi praktik politik yang tidak adil. Menurutnya, demokrasi yang berkeadilan harus diwujudkan, yang berarti sistem demokrasi di Indonesia harus dijauhkan dari praktik-praktik korupsi, oligarki, plutokrasi, dan partokrasi yang hanya menguntungkan segelintir orang. Demokrasi sejati, tegasnya, adalah yang memberikan kesempatan dan ruang yang sama bagi seluruh warga negara untuk terlibat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Kegiatan ini juga diiringi dengan dorongan untuk penegakan hukum yang adil dan transparan. Hukum harus dilaksanakan tanpa pandang bulu, termasuk dalam penanganan kasus-kasus kejahatan politik dan ekonomi yang berpotensi merugikan kepentingan publik. Andar juga mensyaratkan bahwa Mahkamah Konstitusi dan lembaga penegak hukum lainnya harus melaksanakan tugasnya dengan penuh independensi, tanpa ada tekanan atau intervensi dari pihak manapun. ANTARA