MATARAM –
**Borneonews - Mataram**, Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram di Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan bahwa pelantikan anggota DPRD Lombok Barat untuk periode 2024-2029 yang dilaksanakan pada 21 Agustus 2024 tidak akan menghambat proses penyidikan kasus korupsi terkait dana pokok pikiran (pokir) dalam pengadaan bibit sapi pada tahun anggaran 2020. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Mataram, Harun Al Rasyid, saat konfrensi pers di Mataram. Ia menegaskan bahwa meskipun pelantikan berlangsung, hukum tetap berjalan tanpa ada kendala. Sementara itu, Mardiyono, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Mataram, menekankan bahwa dalam penanganan kasus korupsi, tidak ada batasan waktu yang dikenal sebagai masa kedaluwarsa. Dengan demikian, penyidikan terkait kasus korupsi dalam pengadaan bibit sapi akan tetap berlanjut. Mardiyono juga menambahkan bahwa saat ini proses penyidikan telah mencapai tahap akhir dan hanya menunggu pelaksanaan gelar perkara. Terkait dengan hasil audit dari inspektorat, ia memilih untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut, mengatakan bahwa informasi tersebut belum bisa disampaikan saat ini. Pada pertengahan Juli 2024, Ivan Jaka, Kepala Kejari Mataram, pernah mengungkapkan bahwa penyidikan saat ini berada pada tahap pencarian objek pembanding terkait dengan pengadaan bibit sapi tersebut. Ia menjelaskan bahwa hingga kini, pihaknya belum berhasil menemukan objek pembanding yang dibutuhkan, yang berdampak pada kelangsungan penyidikan dan penelusuran kerugian. Ivan mengakui bahwa pencarian objek pembanding telah menjadi salah satu kendala utama dalam memberikan kepastian hukum bagi proses penyidikan yang sudah berjalan sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: Print-01/N.2.10/Fd.1/06/2022 pada tanggal 27 Juni 2022. Mengenai koordinasi dengan Inspektorat NTB, Ivan mengungkapkan bahwa hingga saat ini, kolaborasi tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan. Objek pembanding menjadi syarat mutlak untuk menghitung kerugian keuangan negara yang timbul dari proyek tersebut. "Kami menyadari bahwa pencarian objek pembanding ini memerlukan waktu yang cukup lama, karena sampai sekarang kami belum dapat menemukannya. Oleh sebab itu, kami belum dapat memastikan total kerugian yang ada," jelasnya. Peterangan tentang percepatan gelar perkara juga disampaikan oleh Ivan, yang menyatakan bahwa demi mencegah kesan menunda-nunda, pihaknya akan segera mengadakan gelar perkara dengan Kejaksaan Tinggi NTB dalam waktu dekat. "Kapan tepatnya gelar perkara itu dilaksanakan belum dapat kami pastikan, namun yang jelas kami akan melakukannya segera," tambahnya. Program pengadaan bibit sapi yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat di Kabupaten Lombok Barat terdiri dari empat paket pekerjaan untuk tahun 2020. Penyaluran ini dilakukan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat dengan sumber dana berasal dari pokok pikiran DPRD setempat. Berdasarkan data dari laman resmi LPSE Lombok Barat, paket pengadaan bibit sapi eksotis jenis *simental* memiliki pagu anggaran sebesar Rp540 juta. Proyek tersebut dikerjakan oleh sebuah perusahaan berinisial NMU yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, dengan harga penawaran sebesar Rp489 juta. Perusahaan yang sama, NMU, juga berhasil memenangkan tender untuk paket kedua bagi pengadaan bibit sapi jantan dengan harga penawaran sebesar Rp453,6 juta, dari pagu anggaran yang telah ditentukan sebesar Rp504 juta. Hal yang serupa juga terjadi pada paket ketiga, di mana perusahaan NMU kembali muncul sebagai pemenang dalam tender pengadaan bibit kambing dengan penawaran senilai Rp300 juta, sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan. Paket terakhir, yang dianggarkan melalui APBD Perubahan tahun 2020, memiliki pagu anggaran sebesar Rp2,24 miliar untuk pengadaan 264 bibit sapi. Tender untuk paket ini diikuti oleh 34 peserta, dan perusahaan yang memenangkan tender tersebut adalah perusahaan berinisial BJ yang berlokasi di Kota Bima, dengan nilai penawaran Rp1,97 miliar. ANTARA