JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo tidak merasa khawatir terkait aksi penyampaian pendapat oleh masyarakat mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah. Ia menjelaskan, hingga saat ini, tidak ada rasa kekhawatiran yang muncul dari Presiden berkenaan dengan situasi tersebut. Dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Hasan menegaskan bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat tersebut tidak akan mengubah keputusan Presiden, termasuk keberadaan kantor kepresidenan yang saat ini masih berlokasi di Jakarta. "Saya rasa tidak ada. Tidak ada perubahan yang harus dikhawatirkan soal Presiden berkantor di mana," ungkapnya. Lebih lanjut, Hasan menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Menurutnya, posisi pemerintah saat ini adalah tetap mengikuti peraturan yang ada. Selama belum ada aturan baru yang diberlakukan, maka pemerintah akan tetap berpegang pada putusan yang telah diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Hasan juga menginformasikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyatakan bahwa RUU Pilkada belum mendapat pengesahan. Ia mencatat, jika hingga tanggal 27 Agustus 2024 RUU tersebut belum disahkan, DPR akan tetap berpegang pada aturan terakhir yang ditetapkan, yakni keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, proses legislasi akan berlanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. ANTARA