JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, masyarakat diharapkan untuk menggunakan hak demokrasi mereka dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan bersama. Hal ini diungkapkan oleh Hasan Nasbi, Kepala Pusat Komunikasi Presisi (PCO), melalui pernyataan tertulisnya pada hari Kamis. Pernyataan tersebut merupakan respon terhadap dinamika politik yang tengah berlangsung, terutama terkait dengan protes publik menyusul keputusan cepat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Menurut Nasbi, situasi ini mencerminkan proses demokrasi negara yang luar biasa, di mana semua pemangku kepentingan memiliki peran masing-masing. Ia menekankan bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi telah menjalankan fungsi mereka sebagai lembaga yudikatif, sementara DPR menunjukkan perannya sebagai lembaga legislatif. Di samping itu, masyarakat dan kelompok sipil juga memiliki kontribusi penting dalam demokrasi Indonesia. "Perbedaan pendapat dan ketidakcocokan yang kita saksikan menunjukkan kebesaran bangsa ini," kata Nasbi, menambahkan bahwa DPR akan mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi jika undang-undang pemilihan daerah yang baru tidak disahkan sebelum tanggal 27 Agustus 2024. "Dalam hal tidak ada regulasi baru yang diterbitkan, pemerintah akan mematuhi regulasi yang ada saat ini," sambungnya. Nasbi berharap bahwa selama protes berlangsung, tidak akan terjadi kerusuhan atau kekacauan yang disebabkan oleh informasi yang salah atau hoaks. Ia menekankan pentingnya menjaga ketertiban umum serta aktivitas ekonomi. Pada hari Selasa, 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ambang batas untuk mengusulkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus didasarkan pada suara yang diperoleh dalam pemilihan daerah, bukan berdasarkan kursi di DPRD. Keputusan ini secara efektif membatalkan Pasal 40(1) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang mewajibkan partai politik untuk memperoleh 25 persen suara atau 20 persen kursi di DPRD untuk mencalonkan kandidat. Selain itu, pada hari yang sama, Mahkamah Konstitusi juga menetapkan bahwa ambang usia calon kepala daerah—30 tahun untuk gubernur dan 25 tahun untuk bupati dan wali kota—harus dihitung dari hari pendaftaran mereka. Meskipun demikian, Badan Legislasi DPR dan pemerintah dengan cepat memberi persetujuan pada hari Rabu, 21 Agustus, untuk merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah guna diratifikasi dalam rapat paripurna. Namun, revisi ini hanya sebagian mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Draf revisi menyatakan bahwa ambang batas suara untuk pemilihan kepala daerah hanya berlaku bagi partai yang tidak berhasil memasuki DPRD, sementara partai yang terwakili di DPRD tetap harus memenuhi ambang batas kursi. Selain itu, revisi ini menyebutkan bahwa ambang usia untuk pemimpin daerah dihitung dari hari pelantikan, bukan dari pendaftaran. DPR berargumen bahwa putusan Mahkamah Agung sebelumnya merupakan dasar yang membenarkan perubahan ini. Rapim paripurna untuk meratifikasi revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang dijadwalkan pada Kamis pagi terpaksa dibatalkan akibat kurangnya kuorum. ANTARA