JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini meluncurkan Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), yang bertujuan untuk mencapai tingkat inklusi keuangan sebesar 98 persen pada tahun 2045. Peluncuran program ini mengusung tema "Masyarakat Cerdas Keuangan Menuju Indonesia Emas 2045" dan dirancang untuk memperkuat pemahaman serta akses masyarakat terhadap keuangan secara luas dan merata di seluruh penjuru Indonesia. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menjelaskan bahwa GENCARKAN diwujudkan sebagai inisiatif multi-pihak untuk mengoordinasikan gerakan nasional demi meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam acara pencanangan program yang diadakan di Jakarta, beliau menekankan pentingnya kolaborasi semua pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program ini secara efektif. Menurut hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024, tingkat inklusi keuangan di Indonesia berada di angka 75,02 persen, sedangkan indeks literasi keuangan penduduk tercatat mencapai 65,43 persen. Mahendra menyatakan bahwa hasil survei ini menunjukkan masih terdapat cukup banyak ruang untuk melakukan perbaikan dalam hal literasi dan inklusi keuangan. Penguatan di kedua aspek tersebut diyakini akan berkontribusi positif terhadap likuiditas dan pengembangan pasar, yang pada gilirannya akan menguntungkan sektor jasa keuangan dan mempermudah penyaluran pembiayaan. OJK juga mencatat adanya banyak aktivitas keuangan ilegal serta perjudian daring yang perlu diwaspadai. Selain itu, kelompok-kelompok masyarakat yang rentan, seperti perempuan, pemuda, pelajar, UMKM, dan masyarakat di wilayah 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar), termasuk penyandang disabilitas dan pekerja migran, perlu mendapatkan perhatian lebih. Untuk mendorong kemajuan literasi dan inklusi keuangan yang signifikan, Mahendra mengajak semua pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, hingga pelaku industri jasa keuangan, untuk berkolaborasi secara aktif dalam menerapkan program GENCARKAN di seluruh wilayah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, menegaskan bahwa GENCARKAN merupakan salah satu bentuk nyata kerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Dia percaya bahwa melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan, jutaan orang dapat terbebas dari kemiskinan dan membantu mendorong perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, juga menyampaikan harapannya agar program GENCARKAN dapat menjangkau seluruh kabupaten dan kota, serta menyasar kelompok-kelompok prioritas, dengan dukungan dari jaringan kantor penyelenggara usaha jasa keuangan (PUJK) di seluruh tanah air. Program ini diharapkan dapat melahirkan dua juta duta dan agen literasi serta inklusi keuangan yang dapat memberikan dampak positif melalui beragam kegiatan edukasi keuangan kepada masyarakat. Friderica, atau yang lebih dikenal sebagai Kiki, juga menekankan pentingnya pelaksanaan program secara multikanal sehingga dapat menjangkau hingga 50 juta rakyat Indonesia. Targetnya, pada tahun 2025, sebanyak 90 persen pelajar di Indonesia sudah memiliki tabungan. Melalui inisiatif ini, tabungan Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda) diharapkan dapat mengakomodasi 2,5 juta mahasiswa dan pemuda yang memiliki rekening. Selanjutnya, program ini juga bertujuan untuk membuka akses kredit bagi UMKM melalui Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), dengan target menjangkau 1,6 juta debitur. Selain itu, program ini diharapkan dapat meningkatkan penggunaan produk keuangan di kalangan 30 persen penyandang disabilitas. Kiki menutup dengan menyatakan harapan bahwa visi akhir dari Program GENCARKAN adalah tercapainya indeks inklusi keuangan nasional sebesar 98 persen pada perayaan Indonesia Emas tahun 2045. ANTARA