JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan kemungkinan adanya insentif fiskal yang akan diberikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang berhasil meningkatkan indeks inklusi dan literasi keuangan di wilayah masing-masing. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong pemda untuk lebih aktif dalam memajukan literasi keuangan masyarakat. Airlangga juga menekankan bahwa kebijakan mengenai insentif tersebut akan ditentukan oleh pemerintahan yang akan datang. Dalam konferensi pers yang diselenggarakan dalam rangka Pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), yang berlangsung di Jakarta, ia menyampaikan, "Jadi kalau ini mungkin tahun depan kita bisa bahas, tentunya dengan pemerintah yang baru. Karena amplopnya ada, bisa ditolong." Tanggapan dari Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, juga menunjukkan dukungan terhadap pernyataan Airlangga. Ia menyampaikan, "Baik, terima kasih Pak Menko, saya juga senang dengarnya tadi." Mahendra menunjukkan harapannya agar insentif tersebut dapat terealisasi bagi Pemda yang berhasil meningkatkan tingkat inklusi dan literasi keuangan. Dalam sambutannya, Mahendra menekankan pentingnya peran pemerintah, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada OJK dalam upaya mengembangkan inklusi serta literasi keuangan secara nasional. Ia berharap dukungan dari Menko agar insentif dapat diberikan kepada daerah yang meraih keberhasilan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Menurut data dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia berada di angka 65,43 persen, sementara tingkat inklusi keuangannya mencapai 75,02 persen. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memproyeksikan bahwa tingkat inklusi keuangan Indonesia dapat mencapai 90 persen pada akhir tahun 2024. Ini menunjukkan adanya potensi besar untuk peningkatan yang signifikan dalam literasi dan inklusi keuangan di tanah air. ANTARA