BANTEN –
**Borneonews - Tangerang**, Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Nurdin, menyampaikan bahwa penambahan anggaran sebesar Rp56,93 miliar dalam sektor pendidikan, yang dialokasikan untuk pengadaan meubelair di empat taman kanak-kanak baru, dapat berpotensi menyebabkan penurunan pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2024. Nurdin menjelaskan, "Kondisi ini diperkirakan berdampak pada menurunnya PAD di Kota Tangerang pada tahun yang akan datang." Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang membahas tanggapan atas pertanyaan dari berbagai fraksi di DPRD Kota Tangerang. Selain alokasi untuk taman kanak-kanak, terdapat pula peningkatan sarana dan prasarana pendidikan untuk tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Awalnya, anggaran untuk pendidik dan tenaga kependidikan di semua jenjang tersebut hanya direncanakan selama 11 bulan, namun kini diperpanjang menjadi 12 bulan. "Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan dunia pendidikan secara adil dan merata, mulai dari jenjang PAUD hingga SMP," ungkap Nurdin. Di samping itu, ada juga tantangan lain yang dihadapi, seperti keperluan untuk memperbarui fasilitas layanan pada beberapa jenis retribusi. Misalnya, armada pengangkutan tinja dan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sudah tidak memadai akibat meningkatnya volume sampah. Oleh karena itu, pemerintah memberikan keringanan serta menghapuskan sanksi administrasi guna mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi wajib pajak. "Kami juga melakukan pengembangan aplikasi *online*, program layanan di tingkat kelurahan, penambahan saluran pembayaran, serta sosialisasi mengenai program pajak dan retribusi melalui berbagai media," tambahnya. Akan tetapi, faktor eksternal juga mempengaruhi kondisi keuangan daerah. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, restrukturisasi pajak daerah dan rasionalisasi retribusi diatur lebih lanjut. Pj Wali Kota juga mengungkapkan adanya penurunan tarif sanksi administrasi pajak, dari yang sebelumnya 2 persen menjadi 1 persen. Selain itu, nilai perolehan objek pajak yang tidak terkena pajak (npoptkp) mengalami kenaikan dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta. Penurunan tarif pajak parkir juga dilakukan, dari yang sebelumnya mencapai 25 persen menjadi 10 persen. Nurdin menambahkan bahwa badan usaha milik daerah yang didirikan di Kota Tangerang tidak sepenuhnya berorientasi pada profit, melainkan lebih memfokuskan pada pelayanan publik kepada masyarakat. "Kami tidak hanya mencari keuntungan, namun berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama yang berada di Kota Tangerang," ujarnya. Ia berharap bahwa jawaban yang diberikan dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan oleh DPRD Kota Tangerang, özellikle dalam pembahasan mengenai Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024. Perlu dicatat bahwa pada perubahan APBD tahun 2024, dari sisi pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp4,81 triliun, berkurang sebesar Rp58,72 miliar dibandingkan anggaran semula yang mencapai Rp4,87 triliun. Rincian pendapatannya mencakup Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2,28 triliun, yang berkurang Rp93,22 miliar, sementara pendapatan transfer mengalami penambahan sebesar Rp34,49 miliar dari anggaran yang sebelumnya sebesar Rp2,49 triliun. Kemudian, dari sisi belanja, Perubahan APBD 2024 menyentuh angka Rp4,31 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp84,15 miliar dibandingkan dengan anggaran sebelumnya yang tercatat sebesar Rp4,39 triliun, yang mencakup belanja modal dan belanja tidak terduga. ANTARA