JAKARTA –
**Borneonews - [Jakarta]**, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melaksanakan pelatihan untuk 172.488 aparatur desa. Pelatihan mencakup berbagai pihak, termasuk kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). La Ode Ahmad P Bolombo selaku Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mengungkapkan bahwa tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam hal pengelolaan pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan pencegahan praktik korupsi di tingkat desa. “Setiap peserta diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Dengan demikian, desa-desa di seluruh Indonesia dapat saling belajar dan berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan secara nasional,” ungkap La Ode dalam keterangannya di Jakarta. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan setiap desa dapat berkembang menjadi lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Pelatihan ini merupakan bagian dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), yang dirancang guna memberikan wawasan dan keterampilan praktis terkait administrasi desa, pengelolaan keuangan, serta strategi pembangunan berkelanjutan. La Ode juga menjelaskan bahwa program P3PD sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota. Selain itu, program ini bertujuan untuk memastikan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Dia menggarisbawahi pentingnya berbagi informasi dan pengalaman antar desa sebagai upaya untuk mempercepat proses transformasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan dukungan data dan riset yang akurat, desa-desa diharapkan dapat merumuskan strategi pengembangan yang lebih efektif dan berkelanjutan. "Dari pelatihan ini, kami berharap ada pertukaran pengalaman dan pengetahuan yang akan mendorong setiap desa untuk berinovasi serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki," tambah La Ode. Sebagai informasi tambahan, kegiatan pelatihan ini adalah kelanjutan dari program serupa yang telah dilaksanakan tahun lalu. Program tersebut melibatkan 33 provinsi dan 31.902 desa, dengan partisipasi mencapai 120.781 aparatur desa, atau sekitar 91,04 persen dari target yang ditentukan. Materi pelatihan untuk P3PD tahun 2024 mencakup sembilan pokok bahasan. Di antaranya adalah penyusunan peraturan desa, perencanaan pembangunan yang inovatif, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan, gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta kewirausahaan. Selain itu, juga akan diajarkan pengelolaan data dan informasi desa. “Pelatihan ini juga mencakup dua materi tambahan yaitu kepemimpinan dan pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa,” tambah La Ode. Pelatihan ini melibatkan tenaga pengajar dari berbagai instansi, termasuk Dinas PMD Provinsi, Dinas PMD Kabupaten, serta institusi pendidikan seperti Balai Besar Pemdes Malang, Balai Pemdes Lampung, dan Yogyakarta. Sumber penceramah untuk materi kepemimpinan diambil dari berbagai lembaga, termasuk TNI, Baharkam Polri, akademisi, dan BNN. Sementara itu, untuk materi pencegahan korupsi, narasumber berasal dari Bareskrim Polri, kejaksaan, BPKP, BPK, dan Inspektorat. Dalam pembukaan acara pelatihan P3PD di Kota Semarang, Jawa Tengah, hadir sejumlah pejabat penting. Dua di antaranya adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah, Ema Rachmawati, dan Kepala Dinas PMD dan Dukcapil Jawa Tengah, Tri Harso Widirahmanto. Pelatihan aparatur desa dan pengurus kelembagaan desa untuk tahun 2024 akan melibatkan 32 provinsi, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di 340 kabupaten dengan target pelatihan mencapai 127.488 peserta. ANTARA