TANJUNG SELOR –
**Borneonews - Tarakan**, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dari Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan penguatan kapasitas untuk aparatur Pemerintahan Desa (Pemdes) serta Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di perbatasan Kalimantan Utara dan Malaysia. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keberadaan dan fungsi desa di area perbatasan Indonesia sangat terlihat dan tidak hanya dianggap sebagai wilayah pinggiran yang terpengaruh oleh negara lain, khususnya di daerah seperti Sebatik dan Krayan, yang berdekatan dengan Malaysia. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Utara, Edy Suharto, mengungkapkan pentingnya kegiatan kolaboratif ini, yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan didukung oleh Regional Management Consultant (RMC) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kaltara. Ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran pemerintah desa dalam melaksanakan program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Dengan pengetahuan yang diperoleh, diharapkan akan terjadi efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Zhikrie Aswary, Kepala Sub Direktorat Fasilitas Administrasi Pemerintahan Desa Kemendagri, menjelaskan bahwa kegiatan ini memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa pemerintah desa memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang cukup dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Tantangan yang dihadapi akan semakin banyak, sehingga aparat dan kelembagaan desa di Kaltara perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai masalah yang muncul di tingkat pedesaan. Zhikrie juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kaltara, khususnya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, atas dukungan yang diberikan dalam kegiatan ini. Ini sangat penting mengingat posisi strategis Kaltara yang berbatasan langsung dengan negara lain. "Kapasitas aparatur desa, kelembagaan desa, dan masyarakat harus ditingkatkan agar tidak kalah bersaing dengan negara tetangga, sehingga Kaltara dapat menjadi etalase Indonesia di masa depan," tambahnya. Di sisi lain, Koordinator Provinsi P3PD Kaltara, Professor Aris Ma'mun Riyadi, mengungkapkan bahwa program ini telah direncanakan sejak tahun 2020, namun baru dapat dilaksanakan pada tahun 2023 dengan dukungan dari Bank Dunia. Tercatat sebanyak 447 desa menjadi lokasi program di Kaltara, dan pada tahun 2023 ini, pelaksanaan sudah dilakukan di 319 desa, meninggalkan sisa 128 desa untuk dituntaskan. Program ini menggunakan dua metode, yaitu tatap muka dan *Learning Management System* (LMS). Tahun ini, P3PD lebih fokus pada implementasi LMS untuk memenuhi permintaan dari Bank Dunia, dengan tujuan untuk memberikan manfaat signifikan kepada 64 desa yang menjadi proyek percontohan. LMS ini mencakup dua jenis pelatihan, yaitu pelatihan keuangan dan perencanaan. Hal ini penting mengingat banyak pemerintah desa yang hanya menyalin Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES), sehingga pelatihan ini dirancang agar outputnya dapat benar-benar diimplementasikan oleh pemerintah desa di lapangan. ANTARA