JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, mengajak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk lebih proaktif dalam meningkatkan perekonomian di wilayah masing-masing. Menurutnya, salah satu langkah efektif yang dapat diambil adalah dengan memanfaatkan peluang kerja sama yang tersedia, baik dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dengan pihak swasta. Tomsi menyatakan bahwa jika peluang kerja sama yang ada tidak dimanfaatkan oleh BUMD, maka hal tersebut berpotensi diambil oleh swasta. “Sebaliknya, jika BUMD berhasil mengambil peluang ini, mereka dapat mengontribusikan pendapatan tersebut sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kembali ke negara,” ujarnya saat memberikan keterangan pers di Jakarta. Berdasarkan pengamatannya, banyak BUMD yang belum memanfaatkan beraneka ragam peluang kerja sama. Padahal, terdapat sejumlah perusahaan BUMN yang membutuhkan dukungan dalam berbagai sektor, termasuk angkutan barang, pengelolaan air, serta pengelolaan bahan baku dalam sektor pertambangan dan pengolahan sampah. Oleh karena itu, Tomsi berharap agar BUMD dapat meningkatkan kemampuan dan kapabilitasnya sehingga dapat menjalin kerja sama yang lebih baik dengan BUMN. Hal ini mencakup upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perbaikan tata kelola. “Permasalahan yang terjadi saat ini adalah para kepala daerah belum mengambil langkah untuk memanfaatkan peluang kerja sama yang ada, terutama dalam seputar angkutan dan lainnya,” tambahnya. Tomsi juga mengingatkan bahwa salah satu tujuan utama pembentukan BUMD adalah untuk memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, serta mendukung perkembangan ekonomi daerah. Dengan demikian, diharapkan BUMD dapat menghasilkan laba yang signifikan dan meningkatkan PAD daerah masing-masing. Dalam rangka mendorong hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kemendagri berkolaborasi untuk memfasilitasi kerja sama antara BUMD dengan BUMN. Tomsi berharap kegiatan ini dapat memperkuat kolaborasi terutama di bidang pengelolaan sampah dan sektor pertambangan. Kerja sama yang terjalin diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah dalam memajukan perekonomian masyarakat secara keseluruhan. “Mudah-mudahan, kerja sama antara BUMN dan BUMD yang kita lihat hari ini bisa menjadi pintu pembuka untuk lebih banyak lagi perjanjian di masa mendatang,” tegas Tomsi. Sebagai tambahan, berikut ini adalah daftar beberapa BUMD yang telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan BUMN pada bulan Agustus 2024: 1. PT Bukit Asam Tbk menjalin kerja sama dengan BUMD PT Sriwijaya Mandiri Sumsel Provinsi Sumatera Selatan, terkait jasa pengangkutan batu bara berbasis kereta api. 2. PT Semen Tonasa melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan untuk pemanfaatan material *RDF* (Refuse Derived Fuel). 3. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Malang, Sidoarjo, dan Bangkalan, Provinsi Jawa Timur untuk memanfaatkan hasil pengolahan sampah. 4. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Aceh untuk pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di UPTD balai penanganan sampah regional. 5. PT Solusi Bangun Indonesia menjalin kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat untuk pemanfaatan hasil pengolahan sampah. 6. PT PLN EPI berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Kendari dan Kabupaten Konawe serta Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk program pengolahan sampah menjadi bahan bakar jumputan padat (*BBJP*). ANTARA