PADANG –
**Borneonews - Padang**, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sedang melaksanakan serangkaian pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan serta pengurus kelembagaan yang berada di tingkat desa atau yang sering disebut nagari. Pelatihan ini diyakini akan berkontribusi pada perbaikan tata kelola pemerintahan serta pembangunan yang lebih baik di seluruh tingkatan pemerintahan di wilayah tersebut. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, dalam sebuah acara di Padang pada hari Kamis malam, menjelaskan bahwa pelatihan ini penting agar setiap aparatur pemerintahan di Sumbar dapat memahami dengan baik tata kelola pemerintahan serta aspek teknis pembangunan. "Kami berupaya agar seluruh aparatur pemerintahan di Sumbar benar-benar menguasai berbagai aspek Pemerintahan dan pembangunan secara menyeluruh, dari pengelolaan administrasi hingga aspek teknisnya, agar proses pelayanan dan pembangunan dapat berjalan dengan optimal," ungkapnya. Lebih lanjut, Mahyeldi menyampaikan bahwa dengan pengelolaan pemerintahan yang bersih dan professional, diharapkan akan terjadi pengembangan potensi daerah yang lebih dikenal, serta berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Ia juga mendorong para aparatur pemerintahan dan pengurus kelembagaan di desa untuk lebih berinovasi dalam menggali dan mengembangkan potensi yang ada, terutama dalam sektor pariwisata, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Gubernur menekankan bahwa setiap nagari di Sumatera Barat memiliki keunikan yang dapat dimanfaatkan untuk menarik minat wisatawan serta membuka peluang usaha bagi masyarakat. "Keunikan-keunikan tersebut dapat menjadi daya tarik untuk menarik wisatawan, yang pada gilirannya dapat menciptakan peluang usaha dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Kita hanya perlu menggali kreativitas kita lebih dalam," tambahnya. Salah satu indikator keberhasilan dalam pengembangan potensi daerah ini adalah munculnya berbagai desa wisata menarik di Sumbar, beberapa di antaranya bahkan berhasil meraih penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI). Selain itu, beberapa nagari juga berkesempatan memanfaatkan kawasan hutan melalui program perhutanan sosial yang mampu meningkatkan penghasilan masyarakat. Menyinggung dampak positif dari tumbuhnya sektor pariwisata dan meluasnya area perhutanan sosial, Mahyeldi menyatakan bahwa Sumbar memiliki angka *gini ratio* yang menempatkannya sebagai yang ketiga terkecil di Indonesia. "Kondisi ini terjadi karena perputaran ekonomi langsung menyentuh masyarakat di tingkat desa atau nagari," lanjutnya. Di sisi lain, Mahdianur, sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumbar, menyatakan bahwa pelatihan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan dan pengurus kelembagaan di nagari atau desa untuk tahun 2024 ini diikuti oleh Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Bamus, serta pengurus kelembagaan dari beberapa Kabupaten, seperti Kepulauan Mentawai, Agam, Padang Pariaman, dan Sijunjung. "Pelatihan ini dilaksanakan secara bergilir bagi aparatur desa dan nagari di seluruh Sumbar," terangnya. ANTARA