SURABAYA –
**Borneonews - Surabaya**, Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara resmi mengangkat 15 pejabat eselon II pada hari Kamis yang lalu di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Pelantikan ini dilakukan oleh Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, yang juga melakukakan pengambilan sumpah untuk para pejabat baru tersebut, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 800.1.3.3/2716/204/2024 yang diterbitkan pada 15 Agustus 2024. Dalam acara tersebut, Pj Gubernur mengingatkan kepada semua pejabat yang dilantik tentang pentingnya melakukan terobosan-terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerja pembangunan serta pelayanan publik. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Para pejabat yang dilantik terdiri dari Sigit Panoentoen yang menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Aris Mukiyono sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Nurkholis sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan. Selanjutnya, terdapat juga Joko Irianto sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah, Muhamad Hadi Wawan Guntoro selaku Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Moh. Ali Kuncoro yang menjabat sebagai Sekretaris DPRD. Selain itu, Andik Fadjar Tjahjono dilantik sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan Endy Alim Abdi Nusa sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Pejabat lainnya termasuk Budi Raharjo sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Heru Suseno sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dydik Rudy Prasetya sebagai Kepala Dinas Perkebunan, serta Kurniawan Hary Putranto sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan di RSUD Dr. Saiful Anwar. R. Henggar Sulistiarto dilantik sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Lilik Pudjiastuti sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, serta Tauhid Islamy sebagai Direktur RSUD Haji Provinsi Jawa Timur. Menyikapi tantangan ke depan, Adhy Karyono memberikan pesan khusus kepada Kepala BPKAD yang baru agar dapat mencari sumber pendapatan alternatif di luar anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Ia mengingatkan bahwa pada tahun 2025, pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor akan dikembalikan kepada kabupaten/kota masing-masing, yang diperkirakan akan mengurangi pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) provinsi sebesar Rp4 triliun. Adhy menekankan pentingnya untuk mencari solusi lebih lanjut dan berpesan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat dimaksimalkan perannya dalam meningkatkan PAD. Pada kesempatan itu, Pj Gubernur juga memberikan perhatian khusus kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga agar segera mematangkan persiapan untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 yang akan berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara. Ia berharap prestasi yang diraih oleh kontingen Jawa Timur dapat melebihi hasil pada PON sebelumnya. Dalam ranah ekonomi, Adhy berpesan agar setiap program yang dijalankan berdampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur. Ia mengungkapkan bahwa kinerja pembangunan ekonomi saat ini cukup baik dan menekankan perlunya untuk meningkatkan lagi program pemberdayaan masyarakat, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem dan peningkatan layanan kesehatan. Adhy juga menyampaikan perhatian mengenai sektor pertanian, menyarankan agar seluruh pihak bersiap menghadapi kemungkinan kemarau panjang, terutama setelah terjadinya kekeringan di sejumlah daerah. Terakhir, berkaitan dengan sektor energi dan sumber daya mineral, Adhy meminta agar semua program yang telah dirancang oleh pejabat sebelumnya dapat dilanjutkan, terutama dalam konteks mencapai *net zero emission*. "Program yang telah ada harus diteruskan dengan baik, dan pastikan segala perizinan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku di Kementerian ESDM," tutupnya. ANTARA