BANDUNG –
**Borneonews - Bandung**, Pendapatan Provinsi Jawa Barat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024 direncanakan mencapai Rp36,27 triliun. Hal ini diungkapkan oleh Penjabat Gubernur Jabar, Bey Triadi Machmudin, dalam rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar yang diadakan di Gedung DPRD, Bandung. Bey menyampaikan bahwa komponen utama dari pendapatan tersebut mencakup transfer pusat ke daerah yang mencapai Rp671,60 miliar, pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp310,69 miliar, serta pendapatan lain yang sah yang diperkirakan mencapai Rp7,25 miliar. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi berupaya meningkatkan PAD sekitar 0,98 persen melalui berbagai strategi. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui pengoptimalan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dengan penggunaan aplikasi *Sapawarga* untuk pengelolaan pajak kendaraan bermotor. Selain itu, Pemprov Jabar juga berupaya meningkatkan kepatuhan pajak dengan memberikan insentif kepada pemilik kendaraan bermotor yang belum memenuhi kewajiban pajaknya. Bey Machmudin menjelaskan perlunya koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memaksimalkan penerimaan dari dana bagi hasil pajak pusat. Di sisi lain, belanja daerah dalam APBD Perubahan juga diproyeksikan meningkat, mencapai Rp36,89 triliun. Peningkatan ini diperlukan untuk memenuhi kewajiban pembayaran sisa anggaran tahun sebelumnya. Pemerintah Provinsi juga merencanakan tambahan belanja untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pemenuhan pendanaan yang mendesak, serta perbaikan infrastruktur pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Salah satu fokus belanja adalah untuk mendukung kegiatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang diagendakan pada 27 November 2024, termasuk peningkatan bantuan keuangan untuk partai politik yang berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Sementara itu, pada pos belanja tak terduga (BTT) terdapat sedikit penurunan, yang mana dana tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak, seperti perbaikan sarana pendidikan di Kabupaten Sumedang yang terganggu akibat gempa bumi. Selain itu, BTT juga akan dimanfaatkan untuk memperbaiki bangunan yang rusak akibat angin puting beliung, menangani penyakit hama pada padi, serta pengelolaan sampah di sepanjang aliran Sungai Citarum. Keberadaan dana BTT di APBD Perubahan diharapkan dapat menciptakan respons cepat terhadap bencana alam yang sering terjadi menjelang akhir tahun. Bey menekankan pentingnya komitmen Pemerintah Provinsi untuk menyediakan dana yang cukup dalam anggaran belanja tidak terduga. Dalam hal pembiayaan daerah untuk APBD Perubahan, tercatat sekitar Rp1,24 triliun, dengan pengeluaran untuk dana cadangan yang mencakup Rp618,81 miliar untuk mendukung Pemilu 2024 dan pembayaran utang. Penerimaan pembiayaan daerah diharapkan dapat mencapai Rp81,63 juta dari berbagai sumber, termasuk dana bergulir dan penerimaan kembali pinjaman daerah. Sebagai bagian dari rancangan APBD 2024, alokasi pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo sebesar Rp566,81 miliar juga telah direncanakan untuk dibayarkan kepada PT SMI sesuai kesepakatan pinjaman yang mengarah pada pemulihan ekonomi nasional. Ketua DPRD Jabar, Taufik Hidayat, yang memimpin rapat paripurna tersebut, mengungkapkan bahwa setelah penyampaian jawaban dari gubernur, langkah selanjutnya adalah mengadakan pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar. Pembahasan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 26 hingga 30 Agustus 2024, dengan harapan dapat menyampaikan hasilnya dalam rapat paripurna pada 30 Agustus 2024. "Kepada Badan Anggaran DPRD Jawa Barat, kami mengucapkan selamat bekerja," tuturnya. ANTARA