MATARAM –
**Borneonews - Mataram**, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) baru-baru ini memperoleh penghargaan terkait peningkatan kinerja dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (*JDIH*). Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai bentuk pengakuan atas upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan informasi hukum. Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung dalam kegiatan Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan dan Dokumentasi Hukum Nasional (*JDIHN*). Acara ini diadakan di Jakarta, di mana penghargaan diterima oleh Penjabat Gubernur NTB Hassanudin, yang diwakili oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB, Lalu Rudi Gunawan, dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Najamuddin Amy. Dalam keterangan tertulis yang diterima di Mataram, Lalu Rudi Gunawan mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya kepada semua pihak yang telah berkolaborasi dalam mengelola *JDIHN* NTB dari masa ke masa. Ia menyampaikan, "Atas nama Pemprov NTB dan Pj Gubernur, kami berterima kasih. Semoga apresiasi ini akan menjadi motivasi semua agar aplikasi *JDIHN* ini bermanfaat bagi warga NTB." Najamuddin Amy, dalam kesempatan yang sama, juga menyatakan rasa syukur atas penghargaan yang telah diraih oleh Pemprov NTB. Ia mengatakan, "Kita patut bersyukur karena Kementerian Hukum dan HAM RI memberi apresiasi dan penghargaan peningkatan kinerja pengelolaan *JDIH* tahun 2024." Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penghargaan ini menjadi bukti konkrit komitmen pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi hukum di tingkat provinsi. Najamuddin mencatat perjalanan panjang pengembangan aplikasi *JDIH* di NTB, yang telah didukung sejak era Biro Umum, dan kini dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika. "Alhamdulillah, setelah lebih dari 10 tahun berupaya, kami akhirnya mendapatkan apresiasi dari Kemenkumham RI," ujarnya. Acara Pertemuan Nasional *JDIHN* ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dalam bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum di seluruh Indonesia. Forum ini berperan sebagai platform penting untuk bertukar pengalaman serta pengetahuan terkait pengelolaan informasi hukum. Penghargaan yang diterima diharapkan dapat menjadi pendorong bagi seluruh pemangku kepentingan untuk lebih meningkatkan kinerja dan implementasi dalam pengelolaan dokumentasi serta informasi hukum di seluruh Indonesia. ANTARA