JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Tiga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di wilayah Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, melaksanakan kegiatan pengembangan bisnis yang bertujuan untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada tanggal 22 hingga 23 Agustus. Kegiatan ini dikenal dengan sebutan *business development services* (BDS). Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat, Eddi Wahyudi, menjelaskan bahwa BDS merupakan salah satu inisiatif strategis DJP untuk menjangkau sektor informal. Pendekatan yang digunakan bersifat *end-to-end* dan diarahkan khususnya kepada UMKM yang mendominasi sektor tersebut. Tiga KPP yang terlibat dalam kegiatan ini adalah KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua, dan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga. Tema yang diusung dalam kegiatan BDS kali ini adalah "UMKM Tanah Abang: Wujudkan Impian, Majukan Negeri". Kegiatan ini juga melibatkan sekitar 30 pelaku UMKM yang tergabung dalam program JakPreneur di Kecamatan Tanah Abang. Beragam rangkaian acara disusun untuk mendukung agenda tersebut, termasuk bazar UMKM, layanan pojok pajak, pertunjukan musik dan tari, senam bersama, serta berbagai *games* dan hiburan. Selain itu, kegiatan ini juga dilengkapi dengan acara pemberian santunan kepada yayasan sosial serta panti asuhan di daerah Tanah Abang dengan tema "Berkah Deja[p]u". Bazar UMKM sendiri berhasil terlaksana berkat kerjasama antara KPP dengan Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM) dari Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, serta beberapa bank, seperti Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Bank DKI. Para wajib pajak yang terdaftar di ketiga KPP tersebut juga turut berpartisipasi dalam kegiatan bazar ini. Eddi mengungkapkan bahwa rangkaian kegiatan BDS di Kecamatan Tanah Abang diadakan di lapangan parkir KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu yang terletak di Pejompongan, Jakarta Pusat. Hal ini merupakan wujud nyata dari upaya KPP dalam mendukung pengembangan UMKM. Lebih lanjut, Eddi menambahkan bahwa program pembinaan dan pengembangan UMKM di area ini merupakan bagian dari eskalasi kegiatan BDS yang diadakan oleh DJP. Ini juga menunjukkan komitmen DJP untuk memberikan dukungan kepada UMKM secara non-finansial. Eddi juga berharap bahwa kegiatan BDS ini akan memotivasi para pelaku UMKM untuk memperluas pangsa pasar mereka, meningkatkan promosi produk, dan mendatangkan pelanggan baru. Dengan demikian, diharapkan omzet mereka akan meningkat dan usaha dapat terus berkembang. Direktorat Jenderal Pajak juga menunjukkan dukungannya terhadap perkembangan UMKM di Indonesia melalui insentif pajak, di mana diberikan tarif khusus sebesar 0,5 persen bagi wajib pajak yang berstatus UMKM. Selain itu, UMKM tidak dikenakan pajak penghasilan atas omzet hingga Rp500 juta dan DJP secara rutin menyelenggarakan program BDS setiap tahunnya melalui unit-unit vertikal mereka. ANTARA