JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Direktorat Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menekankan pentingnya mitigasi risiko sejak dini dalam manajemen penyaluran bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) untuk sektor perumahan. Pemerintah berupaya menyediakan hunian yang layak dan terjangkau melalui penyaluran bantuan PSU, seperti pembangunan jalan lingkungan di perumahan bersubsidi untuk masyarakat. Agar kegiatan ini berjalan dengan optimal dan tepat sasaran, diperlukan manajemen risiko yang efektif. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, yang diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan, M Hidayat, dalam sebuah acara di Jakarta. Manajemen risiko yang baik akan memastikan bahwa hasil pembangunan, termasuk jalan lingkungan, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Hal ini sangat penting agar masyarakat merasa nyaman dan sesuai harapan dalam tinggal di perumahan bersubsidi. Hidayat menjelaskan bahwa salah satu fungsi Direktorat Jenderal Perumahan adalah melaksanakan kebijakan di bidang penyediaan rumah umum, rumah khusus, serta rumah swadaya bagi masyarakat dengan penghasilan rendah. Selain itu, terdapat juga pembinaan rumah komersial yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemahaman akan manajemen risiko pada *core business* Direktorat Jenderal Perumahan harus diperoleh oleh seluruh pegawai, termasuk dalam konteks penyaluran bantuan PSU untuk perumahan. Hidayat menambahkan bahwa bantuan PSU merupakan program yang menyediakan komponen PSU bagi pembangunan rumah umum, baik rumah tunggal maupun rumah deret. Dengan meningkatkan pemahaman terkait manajemen risiko, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perumahan dapat berlangsung dengan baik, khususnya dalam hal penyelenggaraan bantuan PSU. Pembangunan budaya kesadaran akan risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan menjadi perhatian penting. Oleh karena itu, Direktorat Kepatuhan Intern mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan yang melibatkan semua pegawai, dari generasi muda hingga pimpinan. Penguatan manajemen risiko dilakukan menyeluruh kepada seluruh unit pemegang risiko, sehingga setiap pegawai dapat melaksanakan nilai-nilai organisasi Kementerian PUPR. Hidayat juga menekankan pentingnya penerapan *core values* ASN BerAKHLAK untuk menciptakan lingkungan kerja yang seimbang, efektif, dan efisien. Selain itu, hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang layak kepada setiap warga negara, menghormati hak asasi manusia, serta membangun kepercayaan masyarakat. Beberapa pendekatan yang sedang dilakukan untuk memperkuat budaya kesadaran risiko dan pencegahan korupsi di Direktorat Jenderal Perumahan, antara lain penyelenggaraan pelatihan manajemen risiko bagi unit pemilik risiko dan penyusunan *risk register* secara berjenjang. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program-program terkait di masa depan. ANTARA