SURABAYA –
**Borneonews - Banyuwangi**, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI) memberikan pengakuan kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai pemimpin dalam sistem informasi produk hukum di seluruh Indonesia untuk yang kelima kalinya. Penghargaan ini dicapai secara beruntun dari tahun 2020 hingga 2024 dalam ajang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Awards yang diselenggarakan oleh Kemenkumham. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menekankan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan akses yang terbuka bagi masyarakat terhadap informasi publik. “Komitmen kami adalah agar masyarakat dapat mengakses semua produk hukum daerah dengan cepat dan mudah,” tuturnya. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Banyuwangi, M.Y. Bramuda, menambahkan bahwa keberhasilan Banyuwangi dalam meraih penghargaan JDIHN ini ditentukan oleh penilaian yang meliputi tujuh aspek penting dan 32 indikator. Ketujuh aspek tersebut terdiri dari organisasi, sumber daya manusia, koleksi dokumentasi hukum, teknis pengelolaan, sarana dan prasarana pendukung, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta inovasi dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). “Nilai yang diraih oleh Banyuwangi unggul di semua aspek penilaian, dan proses verifikasi dilakukan langsung oleh tim dari Kementerian Hukum dan HAM di Banyuwangi,” ungkap Bramuda. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa JDIH Banyuwangi telah meluncurkan berbagai inovasi, salah satunya adalah *e-Konsultasi Publik Produk Hukum Daerah*. Selain itu, JDIH ini juga memberikan pelayanan kepada kelompok disabilitas lewat program bertajuk "Jalan Desaku Wangi" yang menyediakan jasa pelayanan hukum. “Banyuwangi menyediakan peraturan daerah dalam huruf braille dan video publikasi peraturan daerah dengan menggunakan bahasa isyarat,” tutup Bramuda. ANTARA