BATAM –
**Borneonews - Tanjungpinang**, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengeluarkan pernyataan tegas terkait perlunya seluruh jajaran pemerintah daerah untuk serius dalam melaksanakan program Pekan Imunisasi Nasional (*PIN*) polio. Target yang ingin dicapai adalah tingkat vaksinasi sebesar 95 persen agar dapat memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari virus polio. Dalam pernyataannya, Gubernur Ansar menggarisbawahi pentingnya program imunisasi polio sebagai langkah pencegahan terhadap penyakit ini, yang hingga saat ini belum ditemukan obatnya. Polio adalah penyakit yang dapat dicegah jika vaksin diberikan tepat waktu, khususnya untuk anak-anak balita dan bayi yang berusia 0 hingga 7 tahun. "Ini adalah kewajiban kita semua," ujarnya saat melakukan peninjauan vaksinasi polio di Posyandu Harum Jaya, Tanjungpinang, pada hari Kamis. Gubernur juga menyoroti pentingnya verifikasi data dalam pelaksanaan program imunisasi, mengingat bahwa saat ini, cakupan vaksinasi polio di Kepulauan Riau baru mencapai angka 74 persen. Angka ini menempatkan Kepri di posisi keempat terbawah dari 38 provinsi lainnya dalam hal cakupan *PIN* polio pada tahap pertama. Ini berbeda dengan situasi vaksinasi *COVID-19* sebelumnya, di mana Kepri sering kali berada di urutan teratas atau minimal di posisi ketiga secara nasional. "Maka itu, kita wajib mengejar capaian ini hingga mencapai 95 persen untuk vaksin polio dosis satu," tegasnya. Gubernur Ansar juga mengingatkan bahwa pelaksanaan program imunisasi ini harus dilaksanakan dengan serius oleh masing-masing pemerintah daerah di kabupaten dan kota. Ia menekankan kepada para pemimpin daerah untuk tidak mengabaikan program ini, serta menjelaskan bahwa jika capaian program *PIN* polio tidak maksimal, kemungkinan untuk menghadapi sanksi hukum juga bisa dipertimbangkan. Saya ingatkan kepada seluruh jajaran untuk benar-benar memperhatikan pelaksanaan imunisasi ini," tambahnya. Menurut data yang tersedia, beberapa daerah di Kepulauan Riau menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam capaian imunisasi, namun masih ada sejumlah daerah yang perlu berupaya lebih keras. Misalnya, Kabupaten Bintan telah mengalami peningkatan hingga 87,2 persen, dan Kabupaten Anambas mencapai 83,4 persen. Di sisi lain, Kabupaten Lingga masih di angka 79,7 persen, Kota Tanjungpinang pada 76,4 persen, dan Kabupaten Karimun 75,6 persen. Sementara itu, Kota Batam dan Kabupaten Natuna masing-masing baru mencapai angka 73,5 persen dan 72,8 persen. Gubernur Ansar menegaskan bahwa seluruh daerah harus berupaya mematuhi target minimal 95 persen yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, cakupan imunisasi di Kepulauan Riau baru mencapai 75,5 persen, masih jauh dari target yang diharapkan. "Oleh karena itu, saya minta seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memastikan setiap anak di wilayahnya mendapatkan vaksin polio, baik untuk dosis satu maupun dosis dua," ungkapnya. Di lain pihak, capaian untuk dosis kedua vaksin polio di Kepulauan Riau saat ini baru mencapai 42 persen, dengan angka tertinggi berasal dari Kabupaten Karimun yang mencapai 55,5 persen, diikuti oleh Anambas dengan 54,7 persen, dan Lingga di angka 53,2 persen. Kota Tanjungpinang menyusul dengan 49,1 persen, dan Bintan di 43,3 persen. Sementara itu, Kota Batam dan Kabupaten Natuna masih terbilang rendah, masing-masing hanya mencapai 38,7 persen dan 11,7 persen. Gubernur Ansar mengharapkan agar semua pihak yang terlibat dapat bekerja lebih giat dan memastikan setiap anak di Kepulauan Riau mendapat haknya untuk sehat melalui vaksinasi polio. Mengacu pada keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Riau, Mochammad Bisri, dijelaskan bahwa rendahnya capaian vaksin polio di daerah tersebut disebabkan oleh penolakan dari sejumlah orangtua yang enggan membiarkan anak mereka divaksinasi. Ia menduga, penolakan ini mungkinlah disebabkan oleh kurangnya informasi yang akurat mengenai vaksin polio, termasuk kekhawatiran orangtua terhadap potensi demam ringan yang dialami anak setelah divaksin. Padahal, demam ringan tersebut umumnya tidak berbahaya. Penolakan terhadap imunisasi ini paling banyak terjadi di Kabupaten Anambas, di mana terdapat sekitar 400 orangtua yang menolak vaksinasi. "Oleh karena itu, kami akan berusaha maksimal dalam vaksinasi tahap kedua untuk mencapai target 95 persen," ujarnya. ANTARA