JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, mengungkapkan bahwa analis kebijakan memainkan peran yang sangat krusial dalam menciptakan layanan publik yang inovatif dan responsif. Layanan ini harus mampu menghadapi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Menurut Yusharto, peran seorang analis kebijakan seharusnya menjadi agen perubahan yang mendukung langkah pembuat kebijakan dalam menghasilkan kebijakan yang berbasis bukti. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih kebijakan antara satu dinas dengan dinas lainnya. Dengan demikian, layanan publik yang diberikan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien untuk masyarakat. Di tengah perubahan yang terjadi di bidang sosial, ekonomi, dan teknologi, Yusharto menegaskan pentingnya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan. Ia juga mencatat bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan salah satu daerah yang terlibat dalam Lokakarya Penulisan Dokumen Rekomendasi Kebijakan untuk Layanan Dasar yang Inklusif. "Perbaikan layanan publik di daerah perlu diupayakan dengan meningkatkan kapasitas analis kebijakan,” ujarnya dengan tegas. Dalam rangka mengoptimalkan peran analis kebijakan, ia mengimbau agar setiap analis di lingkungan Pemprov Gorontalo memahami tugas dan fungsinya serta mengenali keterampilan yang dimiliki, sekaligus keterampilan yang diperlukan oleh instansi masing-masing. Lebih lanjut, Yusharto menekankan bahwa para analis kebijakan perlu mengembangkan potensi secara konsisten sesuai dengan standar kompetensi yang diinginkan oleh organisasi maupun oleh pimpinan. Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara analis kebijakan dengan berbagai pihak terkait. Diharapkan, melalui upaya kolaboratif ini, peran analis kebijakan dapat semakin dikenal dan diterima lebih luas sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Kolaborasi juga merupakan kunci dalam menciptakan solusi yang tepat sasaran dan berkelanjutan untuk layanan publik, terutama yang relevan dengan perkembangan zaman,” tambahnya. Dalam konteks yang lebih luas, Yusharto menyatakan bahwa dalam era informasi yang berkembang dengan cepat, kebijakan yang dihasilkan harus didasarkan pada data dan bukti yang solid. Selain itu, pendekatan yang diambil seharusnya holistik dan melibatkan berbagai sektor. "Melalui cara ini, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang inovatif dan solutif. Misalnya, pemerintah harus mampu memberikan respons yang cepat dan tepat terkait kebijakan yang dapat diambil untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas, termasuk dalam konteks menghadapi kemungkinan dampak dari ketegangan internasional yang mempengaruhi ekonomi Indonesia," tutupnya. ANTARA