JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Agung Putri Astrid mengungkapkan sejumlah contoh positif terkait pelaksanaan ekonomi perawatan di Indonesia. Ia menekankan bahwa pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam menangani masalah ekonomi perawatan, terutama di tengah situasi pandemi COVID-19. Pada saat pandemi, pemerintah menyadari pentingnya meningkatkan kualitas infrastruktur perawatan untuk mengatasi krisis kesehatan yang terjadi. Fenomena baru juga muncul di akhir masa pandemi, di mana banyak anak yang kehilangan orang tua atau orang tuanya bekerja sebagai buruh migran di luar negeri. Hal ini tentunya berkontribusi pada meningkatnya kebutuhan akan perawatan. Pernyataan ini disampaikan Agung Putri Astrid sebagai perwakilan ASEAN Committee in Women (ACW) ketika menghadiri Pra KTT Pemimpin Perempuan ASEAN Ke-3. Pertemuan tersebut mengangkat tema "Merefleksikan Ekonomi Perawatan dan Ketahanan di ASEAN" yang diadakan di Vientiane, Laos. Ia menambahkan bahwa meskipun terjadi peningkatan jumlah layanan penitipan anak di daerah perkotaan, jumlah tersebut masih tergolong terbatas. Tingkat keterjangkauan dan kualitas layanan penitipan anak juga menjadi perhatian utama, di mana rasio layanan yang tersedia belum merata dengan kebutuhan yang ada. Agung Putri Astrid menjelaskan bahwa terdapat banyak tantangan yang perlu dihadapi, di antaranya biaya penitipan yang cukup tinggi dan kualitas layanan yang belum optimal. Saat ini, pemerintah tengah menangani berbagai kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di tempat penitipan, yang melibatkan pengasuh atau pemilik layanan tersebut. Menanggapi berbagai isu ini, pemerintah Indonesia telah menyusun Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Perawatan. Dokumen tersebut mencakup tujuh agenda prioritas yang harus dilaksanakan. Peta jalan ini berpanduan pada tiga kerangka dasar yang relevan, yakni ILO 5R Framework, rencana pembangunan nasional, serta Kerangka Kerja ASEAN mengenai Ekonomi Perawatan. ANTARA