GORONTALO –
**Borneonews - Gorontalo**, Bappeda Provinsi Gorontalo melalui Bidang Riset dan Inovasi menggelar lokakarya untuk penulisan dokumen kebijakan yang berfokus pada layanan dasar yang inklusif. Acara ini dilaksanakan bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) serta SKALA, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyusunan dokumen rekomendasi kebijakan daerah. Yosef Koton, Pelaksana Tugas Asisten III Pemerintah Provinsi Gorontalo, menyatakan bahwa langkah pertama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif adalah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang memiliki kompetensi. Dalam sambutannya, dia mengungkapkan bahwa kehadiran semua peserta sangat berarti dalam proses pembuatan kebijakan publik yang akan diambil oleh pemerintah. Lokakarya yang berlangsung selama dua hari di auditorium Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Gorontalo ini, menurut Yosef, memiliki peranan signifikan dalam pengembangan SDM aparatur pemerintahan. Ia menekankan pentingnya pembekalan terhadap SDM agar dapat menyusun kebijakan yang berlandaskan pada data dan bukti yang valid. Yosef juga menegaskan bahwa salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah menciptakan kebijakan-kebijakan yang tidak hanya unggul, tetapi juga berbasis bukti (*evidence based policy*). Kebijakan semacam ini diharapkan dapat mendukung peningkatan layanan dasar di daerah serta berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan meningkatkan responsibilitas belanja publik. Dalam lokakarya ini, terdapat juga penekanan pada perlunya kebijakan yang lebih memihak kepada kelompok masyarakat yang rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Kepala LAN, serta perwakilan dari program kemitraan Australia dan Indonesia SKALA di Provinsi Gorontalo. Selain itu, kepala organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dari beberapa universitas berada di antara peserta yang hadir. ANTARA