TANJUNG SELOR –
**Borneonews - Tanjung Selor**, Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan telah berkomitmen untuk mengembangkan 17 kecamatan yang terletak di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Pengembangan ini mencakup berbagai aspek, antara lain ekonomi, sosial, budaya, dan infrastruktur. Mengacu pada pernyataan Abdul Munir, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Nunukan, dari total 21 kecamatan yang ada, 17 di antaranya berbatasan langsung dengan Malaysia. Dia menambahkan, kecamatan-kecamatan tersebut menjadi fokus utama dalam upaya pengembangan yang akan dilakukan. Ke-17 kecamatan yang dimaksud adalah Krayan, Krayan Barat, Krayan Selatan, Krayan Tengah, Krayan Timur, Lumbis Hulu, Lumbis Ogong, Lumbis Pensiangan, Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik, Sebatik Barat, Sebatik Tengah, Sebatik Timur, Sebatik Utara, Sei Menggaris, dan Tulin Onsoi. Sementara itu, empat kecamatan lainnya yang tidak berbatasan langsung dengan Malaysia adalah Lumbis, Sembakung, Sembakung Atulai, dan Sebuku. Munir menegaskan pentingnya adanya keselarasan serta sinergi antara pembangunan di kawasan perbatasan dengan program pembangunan yang ada di tingkat Pusat. "Kami ingin agar seluruh masyarakat di kawasan ini bisa merasakan manfaat yang dihasilkan dari pembangunan yang berjalan sinergis dengan upaya di Pusat," jelasnya. Pemerintah Kabupaten Nunukan juga telah merancang rencana jangka panjang untuk pengembangan wilayah perbatasan. Rencana tersebut telah disusun dengan matang dan diatur dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2021-2025. Lebih lanjut, sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi faktor penting dalam keberhasilan proses pengembangan di wilayah perbatasan. Aini Febriana, seorang Perencana Ahli Madya dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), juga menekankan bahwa koordinasi yang baik antara BNPP dan Pemerintah Daerah merupakan kunci dalam menyusun rencana pembangunan di kawasan tersebut. "Kami senantiasa bersinergi, baik dalam merencanakan kegiatan jangka panjang maupun jangka pendek. Hal ini memungkinkan kami untuk memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di perbatasan," kata Febriana. Sebagai langkah lanjutan, pemerintah pusat telah mengidentifikasi beberapa kecamatan perbatasan sebagai prioritas dalam pengembangan. Penetapan ini didasarkan pada kriteria tertentu yang telah disepakati bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). "Kecamatan-kecamatan yang menjadi prioritas ini akan mendapatkan perhatian khusus melalui program pembangunan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di area tersebut," tutup Febriana. ANTARA