JAKARTA –
**Borneonews - Beijing**, China mengharapkan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat menyikapi konflik yang terjadi di Myanmar dengan pendekatan yang objektif dan adil. Pendekatan ini diharapkan dapat berkontribusi pada terciptanya perdamaian yang lebih stabil di negara yang terletak di Asia Tenggara tersebut. Pada konferensi pers yang diselenggarakan di Beijing, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menegaskan pentingnya posisi yang adil dari Utusan Khusus PBB untuk Myanmar dalam memperlakukan semua pihak yang terlibat secara seimbang. Ia menekankan bahwa hal ini sangat vital untuk kepentingan jangka panjang masyarakat Myanmar dan juga untuk mendukung upaya negara itu dalam menyelesaikan berbagai perbedaan di dalamnya. Pernyataan tersebut disampaikan Mao Ning usai kunjungan Julie Bishop, Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, yang melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, serta Utusan Khusus Kementerian Luar Negeri untuk Urusan Asia, Deng Xijun, pada 20 hingga 21 Agustus 2024. Pertemuan ini berlangsung atas undangan pemerintah China. Sejak kudeta yang terjadi pada Februari 2021, Myanmar telah mengalami kekacauan yang meliputi aspek sosial, politik, dan ekonomi. Setelah tentara Myanmar mengambil alih kekuasaan dari Aung San Suu Kyi, berbagai tindakan kekerasan terhadap rakyat yang menentang mulai terjadi, yang diakibatkan oleh kemunculan kelompok oposisi bersenjata di berbagai daerah. Mao Ning menyatakan bahwa China menghargai dan menghormati kedaulatan, kemerdekaan, serta integritas teritorial Myanmar. Pihaknya juga menekankan komitmennya untuk tidak campur tangan dalam urusan domestik maupun proses perdamaian yang sedang dilaksanakan oleh Myanmar sendiri. Lebih lanjut, China menyatakan dukungannya terhadap peran ASEAN sebagai mekanisme utama untuk mencapai perdamaian di kawasan, serta berharap agar konsensus lima poin yang telah diterima oleh ASEAN terkait Myanmar dapat diperkkuat dan diimplementasikan dengan efektif. Dalam kesempatan yang sama, Wang Yi juga menegaskan bahwa tidak ada negara lain yang lebih peduli untuk melihat Myanmar kembali stabil dan berkembang selain China, karena statusnya sebagai tetangga terdekat Myanmar. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Myanmar tidaklah sederhana. Ia berharap Julie Bishop dapat memahami kondisi nasional dan perkembangan historis yang telah menyelimuti negara tersebut. Julie Bishop mengakui bahwa China, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, memiliki pengaruh yang signifikan. Ia menginginkan agar komunikasi dan kerjasama yang erat antara PBB, China, dan ASEAN dapat terjalin untuk mencapai konsensus dalam penanganan permasalahan di Myanmar. Sejak Oktober 2023, ketegangan antara militer dan kelompok oposisi bersenjata di Myanmar telah meningkat dan menyebar ke hampir seluruh wilayah negara tersebut. Pada bulan Desember 2023 dan pada 10-11 Januari 2024, China berupaya menjadi mediator dengan mempertemukan junta militer dan beberapa kelompok entitas bersenjata, seperti Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar (MNDAA), Tentara Pembebasan Nasional Ta’ang (TNLA), dan Tentara Arakan (AA). Meskipun upaya mediasi dilakukan, situasi keamanan di bagian utara Myanmar saat ini masih sangat buruk. Keadaan ini pun telah memaksa pemerintah China mengeluarkan peringatan bagi warganya untuk tidak berkunjung ke wilayah utara Myanmar. Sejak terjadinya kudeta pada Februari 2021, lebih dari 2.470 serangan udara dilaporkan telah dilakukan, yang mengakibatkan lebih dari 1.300 kematian. Di samping itu, lebih dari 2,8 juta orang terpaksa mengungsi, dengan setidaknya 18 juta orang lainnya membutuhkan bantuan kemanusiaan, menurut laporan dari badan-badan PBB. ANTARA