JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak semua pihak termasuk badan usaha dan sektor swasta untuk aktif berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Dukungan ini sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program-program *blue economy* yang telah dicanangkan. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rudy Heriyanto Adi Nugroho, menyampaikan pentingnya kolaborasi antar berbagai pihak di Jakarta pada hari Jumat. Menurut Rudy, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah dan berpotensi besar untuk dikembangkan. Namun, ia juga menggarisbawahi bahwa sumber anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan untuk mendorong pembangunan sektor ini. Keterbatasan anggaran dari APBN mengharuskan pemerintah untuk mencari terobosan inovatif dalam pembiayaan, yang bersifat kreatif, kolaboratif, dan inklusif. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi atas kendala fiskal yang ada. Rudy menekankan pentingnya pengembangan skema pembiayaan inovatif dan kolaboratif. Dalam hal ini, pembiayaan inovatif yang melibatkan berbagai sumber pendanaan yang sah menjadi sangat penting untuk mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan. KKP sangat mendorong badan usaha dan swasta untuk berpartisipasi dalam inisiatif ini. Workshop yang baru-baru ini dilaksanakan memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan serta mengidentifikasi alternatif pendanaan di luar APBN dan APBD. Melalui kegiatan ini, KKP berharap semua pemangku kepentingan dalam sektor kelautan dan perikanan dapat memahami dan memanfaatkan instrumen pembiayaan alternatif, sehingga mereka dapat mengembangkan model mekanisme inovasi dan kolaborasi pembiayaan yang memadai. Kepala KKP menegaskan bahwa kebijakan *blue economy* yang diterapkan sejalan dengan misi pembangunan yang lebih luas, dan akan menjadi acuan pada pemerintahan mendatang, khususnya antara tahun 2025-2029 menuju visi Indonesia Emas 2045. Adapun lima pilar dari kebijakan *blue economy* yang telah dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, meliputi: perluasan kawasan konservasi laut; penangkapan ikan yang terukur dan berbasis kuota; pengembangan budidaya yang berkelanjutan di laut, pesisir, dan darat; pengawasan serta pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; serta inisiatif penanganan sampah plastik di laut melalui partisipasi aktif nelayan yang dikenal dengan gerakan Bulan Cinta Laut. ANTARA