BANDAR LAMPUNG –
**Borneonews - Bandarlampung**, Penjabat Gubernur Lampung, Samsudin, mengungkapkan bahwa sebanyak 2.000 personel gabungan dari TNI dan Polri akan dikerahkan untuk menjaga keamanan selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024. Pernyataan ini disampaikan oleh Samsudin pada apel yang digelar dalam rangka Operasi Mantap Praja Krakatau 2024 di Bandarlampung pada hari Jumat. Samsudin menekankan bahwa jumlah pasukan ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa semua elemen, termasuk TNI, Polri, pemerintah daerah, dan DPRD, bersatu dan siap menjamin keberhasilan pelaksanaan pilkada di wilayah Lampung. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menjaga keamanan agar Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung dengan sukses, aman, harmonis, dan jujur. Lebih lanjut, Samsudin menjelaskan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 merupakan momentum penting dalam proses demokrasi. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberi kesempatan untuk menggunakan hak suara mereka dalam memilih pemimpin yang akan memimpin Provinsi Lampung menuju kemajuan di masa depan. Ia menyadari bahwa dalam pelaksanaan pilkada akan terdapat dinamika yang bisa mempengaruhi proses, seperti meningkatnya partisipasi masyarakat dan potensi sengketa yang mungkin muncul. Hal ini menjadi tantangan yang harus dihadapi secara bersama-sama, sehingga kesiapsiagaan dalam mengamankan situasi menjadi sangat penting. Samsudin juga menegaskan bahwa kesiapan pasukan pengamanan adalah kunci untuk memastikan tahapan Pilkada Serentak 2024 berlangsung dengan aman, tertib, dan damai. Operasi Mantap Praja Krakatau 2024 bukan sekadar tugas rutin, melainkan juga merupakan panggilan untuk menjaga kedamaian, baik di tingkat nasional maupun di provinsi Lampung. Ia melanjutkan, tindakan dalam pelaksanaan pengamanan harus mencerminkan profesionalisme untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencegah segala bentuk gangguan terhadap ketertiban pelaksanaan pilkada, baik itu melalui tindakan kekerasan maupun intimidasi yang bisa merusak proses demokrasi di Lampung. ANTARA