BENGKULU –
**Borneonews - Bengkulu**, Kegiatan ekspor di Provinsi Bengkulu menunjukkan kinerja yang sangat positif dengan total capaian mencapai 1,4 juta ton sepanjang periode Januari hingga Juli 2024. Nilai keseluruhan dari ekspor tersebut mencapai Rp1,5 triliun, menurut data yang dirilis oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bengkulu. Ragam komoditas diekspor dari wilayah ini, termasuk batubara, kayu, serta produk dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seperti kerupuk dan produk sejenis lainnya. Suti Arifaa 'Atus, selaku Kepala Seksi Pelayanan KPPBC Bengkulu, menuturkan bahwa angka ini menunjukkan kinerja yang cukup memuaskan untuk sektor ekspor di tahun ini. Dari total ekspor tersebut, pendapatan yang diperoleh dari bea keluar dan cukai mencapai Rp290 juta, yang sebagian besar berasal dari ekspor kayu. Pencapaian ini menandakan adanya kontribusi signifikan dari sektor sumber daya alam dan produk lokal. Di sisi lain, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) terus melaksanakan berbagai program pembinaan bagi pelaku UMKM di seluruh wilayah Bengkulu. Tujuannya adalah untuk memberdayakan mereka agar dapat melakukan aktivitas ekspor secara mandiri. Bayu Andy Prasetya, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Bengkulu, menjelaskan bahwa pihaknya tidak hanya melakukan pemantauan terhadap aset dan omset pelaku UMKM, tetapi juga menyelenggarakan bazar dan pameran produk-produk UMKM di daerah tersebut. Lebih lanjut, mereka juga aktif memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai berbagai aspek penting, seperti pembukuan, perpajakan, serta akses pembiayaan, baik secara konvensional maupun syariah. Selain itu, tata cara pengurusan surat izin edar dan klinik ekspor juga menjadi bagian dari program pembinaan ini. Dalam rangka mendorong ekspor, DJPb bekerja sama dengan pemerintah daerah, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), serta dinas perizinan setempat. Kerja sama ini bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha dalam mengurus perizinan dan memberikan edukasi terkait pemasaran serta aspek penting lainnya yang mendukung keberhasilan mereka dalam ekspor. Bayu juga menekankan bahwa setiap unit di Kementerian Keuangan memiliki target untuk meningkatkan kapasitas UMKM, dan upaya-upaya ini disatukan dalam program kerja Kemenkeu I di Provinsi Bengkulu. Selain itu, mereka memfasilitasi pelaku UMKM untuk menggunakan layanan pembayaran digital. Dengan begitu, proses transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Hal ini menjadi penting, mengingat banyak pelaku usaha yang telah memanfaatkan transaksi digital sebagai solusi untuk menghindari kerepotan menyediakan uang tunai saat menerima pembayaran dari konsumen. ANTARA