SEMARANG –
**Borneonews - Temanggung**, Sebanyak 900 personel gabungan dari TNI dan Polri telah dikerahkan untuk menjaga keamanan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut, 500 di antaranya merupakan anggota Polri dan 400 lainnya berasal dari TNI. Kapolres Temanggung, AKPB Ary Sudrajat, mengungkapkan bahwa pengamanan ini adalah bagian dari Upacara Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Candi 2024-2025 yang dilaksanakan untuk mempersiapkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2024 mendatang. Upacara tersebut bertujuan untuk melakukan pengecekan terakhir terhadap kesiapan personil serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengamanan, sekaligus memastikan adanya sinergitas antar unsur terkait demi terciptanya situasi keamanan yang kondusif. Pentingnya kolaborasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta lembaga pengawas pemilu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dicatat oleh Ary. Kerja sama ini diharapkan dapat membentuk satu kesatuan yang kuat sehingga pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Temanggung dapat berlangsung dengan tertib dan aman. "Agar kesiapan pengamanan optimal, kita gelar upacara ini yang dihadiri oleh personil TNI, Polri, instansi pemerintah lainnya, dan linmas yang akan berperan aktif di lapangan pada hari pencoblosan nanti," ungkapnya. Menghadapi dinamika situasi yang cepat berubah saat ini, Ary menekankan perlunya koordinasi yang baik dan pertukaran informasi antara petugas keamanan dan masyarakat. Hal ini akan membantu dalam merumuskan langkah-langkah yang tepat dan cepat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul di lapangan. Dia juga mengingatkan semua yang terlibat dalam pengamanan Pilkada 2024 untuk mengedepankan prinsip kejujuran dan keadilan, serta tidak berpihak kepada salah satu kontestan. Personel di lapangan diimbau untuk memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, dan menghindari tindakan tidak terpuji yang dapat merusak citra pribadi maupun institusi pemerintah. ANTARA