BANTEN –
**Borneonews - Pandeglang**, Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar, menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang menyeluruh dan berorientasi pada masyarakat. Menurutnya, setiap program kerja yang dilaksanakan harus dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban yang dapat memberi manfaat maksimal bagi publik. Dalam kesempatan yang berlangsung di Pandeglang pada hari Jumat, Al Muktabar menyatakan bahwa penggunaan anggaran harus diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Ia menggarisbawahi bahwa pola perencanaan anggaran harus menjadi tanggung jawab bersama, dengan mengedepankan kepentingan publik. "Sebagai perwakilan pemerintah pusat, gubernur mempunyai kewajiban untuk mengarahkan dan mendukung pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan dana yang ada," paparnya. Ia menambahkan bahwa jika hal ini tidak dipenuhi, akan ada risiko kerugian bagi negara. Dengan fokus yang tepat, pencapaian kesejahteraan bagi masyarakat diharapkan dapat tercapai lebih cepat. Al Muktabar juga menekankan bahwa kepemimpinan merupakan kunci utama dalam proses ini. Sebagai operator sistem, pemimpin harus cepat tanggap dan memiliki semangat untuk melayani serta bersedia berkolaborasi. "Kualitas kepemimpinan ini sangat penting, terutama ketika memimpin di instansi Kementerian, Lembaga, maupun pemerintah daerah," imbuhnya. Lebih lanjut, ia berharap peserta pelatihan dapat mengikuti program ini dengan baik. Ia mendorong terjadinya transformasi pengetahuan dan diskusi yang aktif antar daerah. Kegiatan ini didukung oleh tutor dari praktisi dan widyaswara yang diharapkan mampu memperkaya wawasan dalam hal kepemimpinan. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Banten, Untung Saritomo, menjelaskan bahwa Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II ini dilaksanakan dengan metode *blended learning*. Metode ini memadukan pendidikan klasikal dan non-klasikal melalui beberapa tahapan. Pada tahap pertama, peserta mengikuti pelajaran klasikal selama tiga hari, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran mandiri menggunakan *Massive Open Online Course* (MOOC) melalui platform *Learning Management System* (LMS) Banten Ceria, hasil kerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Tahap belajar mandiri ini berlangsung selama sembilan hari, dilanjutkan dengan *e-learning* selama 21 hari. Setelah itu, ada komitmen bersama yang akan dilaksanakan selama tiga hari. Pada tahap selanjutnya, peserta kembali mengikuti pelatihan klasikal selama tujuh hari, di mana mereka juga akan mengunjungi daerah lain sebagai bentuk penerapan praktek baik. Tahap berikutnya adalah aktualisasi kepemimpinan di tempat kerja yang berlangsung selama 60 hari, di mana peserta diharuskan untuk menyusun proyek perubahan. Di akhir pelatihan, akan diadakan seminar untuk mempresentasikan proyek perubahan yang telah disusun. Total durasi pelatihan ini mencapai sekitar 923 jam pelajaran, setara dengan 107 hari. Penting untuk dicatat bahwa penyelenggaraan Pelatihan Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat II ini merupakan amanah yang diberikan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) kepada Pemerintah Provinsi Banten. Terdapat 47 peserta dari berbagai daerah seperti Kalimantan, Sumatera, NTT, Jawa, serta lima Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang turut serta dalam program ini. ANTARA