JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajak partisipasi dari berbagai entitas bisnis, sektor swasta, serta lembaga lainnya dalam mendanai pengembangan sektor kelautan dan perikanan guna mendukung program ekonomi biru. Sekretaris Jenderal kementerian, Rudy Heriyanto Adi Nugroho, menyampaikan hal tersebut pada hari Jumat. Menurutnya, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam hal sumber daya kelautan dan perikanan. Rudy mengungkapkan bahwa kebijakan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan pengembangan ekonomi biru di sektor kelautan dan perikanan. Ia menekankan pentingnya inovasi dalam pembiayaan yang bersifat kreatif, kolaboratif, dan inklusif sebagai solusi terhadap keterbatasan anggaran negara yang ada. "Karena terbatasnya anggaran dari APBN, kita perlu mengembangkan inovasi pembiayaan yang dapat menggabungkan berbagai sumber dana yang legal untuk mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan," jelasnya. Dalam rangka ini, kementerian berupaya agar lebih banyak entitas bisnis, sektor swasta, dan lembaga lain dapat terlibat. Nugroho juga menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan Ekonomi Biru kementerian sejalan dengan delapan misi *asta cita* yang akan dijalankan oleh pemerintahan mendatang pada periode 2025–2029. Hal ini terutama berkaitan dengan visi menuju Indonesia Emas 2045. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, telah meluncurkan lima kebijakan ekonomi biru yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara ekologi dan ekonomi. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan berbasis kuota yang terukur, serta pengembangan akuakultur laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan. Selain itu, terdapat pula kebijakan pemantauan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau kecil, serta penanganan limbah plastik di laut dengan melibatkan partisipasi para nelayan. ANTARA