BANTEN –
**Borneonews - Kabupaten Tangerang**, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tangerang, Banten, melaksanakan demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Aksi ini dilakukan untuk menyampaikan beberapa tuntutan penting yang menjadi perhatian mereka. Pada hari Jumat, kelompok mahasiswa tersebut memulai aksi mereka dengan melakukan *long march* menuju lokasi demonstrasi yang terletak di Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang. Sesampainya di lokasi, para peserta aksi mengekspresikan ketidakpuasan mereka dengan membakar ban sebagai simbol protes. Koordinator sekaligus Ketua GMNI Kabupaten Tangerang, Endang Kurnia, menjelaskan bahwa aksi tersebut bertujuan untuk menyampaikan berbagai tuntutan kepada DPRD. Di antara tuntutan itu, mereka menekankan perlunya DPRD untuk turun langsung ke lapangan dan mengawasi setiap daerah di Kabupaten Tangerang yang menghadapi permasalahan terkait sampah serta pencemaran lingkungan. Selain itu, mereka juga meminta agar DPRD memberikan rekomendasi penanganan atas isu-isu tersebut kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. "Melihat kondisi terkini, kami mengamati adanya fenomena ketidakpedulian dari Pemerintah Kabupaten Tangerang. Mereka tampaknya kurang serius dalam menerapkan peraturan serta menangani berbagai masalah yang dihadapi masyarakat," ungkap Endang. Dalam aksi tersebut, mahasiswa GMNI juga menuntut agar anggota legislatif berkomitmen untuk menemui para petani di Kabupaten Tangerang, terutama mereka yang mengalami kendala dalam mendapatkan akses air untuk kebutuhan pertanian. Melalui dialog langsung, mereka ingin mendengar keluhan dan permasalahan yang dihadapi para petani. "Kami mendesak agar rekomendasi disampaikan kepada instansi terkait untuk memperbaiki sistem irigasi di Kabupaten Tangerang yang tidak berfungsi dengan baik, baik akibat *force majeur*, kebutuhan akan normalisasi, maupun tindakan pihak-pihak tertentu yang menghalangi akses air," kata Endang. Selain itu, DPRD juga diminta untuk memberi penjelasan bersama instansi terkait mengenai data jumlah pengangguran di Kabupaten Tangerang dari tahun 2019 hingga 2024. Mereka menginginkan presentasi tentang solusi yang dapat diambil untuk mengurangi angka pengangguran serta penetapan jangka waktu untuk pelaksanaan langkah-langkah tersebut. Aksi mahasiswa ini juga menyoroti isu sarana dan prasarana pendidikan, dengan harapan adanya pemerataan akses pendidikan yang lebih baik. Mereka juga meminta agar DPRD menindaklanjuti temuan terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB). "Selain itu, kami ingin memastikan bahwa DPRD menyediakan informasi publik yang memadai sebagai bagian dari usaha untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia dan pemenuhan hak asasi secara berkelanjutan," tandasnya. Selama pelaksanaan aksi, pihak kepolisian setempat menurunkan puluhan personel guna menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk menutup pintu gerbang menuju gedung DPRD Kabupaten Tangerang. ANTARA