SAMARINDA –
**Borneonews - Tenggarong, Kalimantan Timur**, Kepolisian Resor Kabupaten Kutai Kartanegara (Polres Kukar) mengerahkan sebanyak 635 personel untuk menjaga keamanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung selama 126 hari. Kegiatan ini dijadwalkan dari tanggal 26 Agustus hingga 16 Desember 2024. Kapolres Kukar, AKBP Heri Rusyaman, menyampaikan bahwa tahun 2024 merupakan tahun yang sangat penting dalam konteks politik, mengingat akan diadakannya pesta demokrasi secara serentak di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya dalam apel yang menandai dimulainya *Operasi Mantap Praja Mahakam 2024-2025*. Ia menekankan bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak merupakan pekerjaan besar yang harus mendapatkan perhatian penuh dari seluruh masyarakat. Hal ini dikarenakan hasil dari pesta demokrasi tersebut akan memiliki dampak signifikan bagi masa depan bangsa dan negara. Heri menjelaskan bahwa pelaksanaan Pilkada pada Rabu, 27 November 2024 akan melibatkan 37 provinsi di Indonesia. Kompleksitas yang ada dalam proses pemilihan ini, yang berlangsung serentak di berbagai daerah dengan karakteristik dan kondisi geografis yang beragam, menuntut tingkat kewaspadaan yang tinggi. Melalui ini, potensi kerentanan terhadap konflik sosial juga harus menjadi perhatian. Dalam rangka persiapan pengamanan, setiap daerah termasuk Polres Kukar menggelar apel pasukan untuk memastikan kesiapan personel dan perlengkapan yang diperlukan. Acara ini diawali dengan pemeriksaan pasukan serta penyematan pita yang menandakan dimulainya operasi. Heri menegaskan bahwa *Operasi Mantap Praja Mahakam 2024-2025* bertujuan untuk memastikan keamanan dan kelancaran selama pelaksanaan Pilkada. Ia menambahkan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak ini juga menjadi indikator kemajuan dalam berdemokrasi di Indonesia dan menentukan arah masa depan. Sebagai langkah dukungan dalam proses pengamanan, Polri telah merencanakan strategi *cooling system* untuk menjaga ketentraman masyarakat selama pelaksanaan Pilkada. Upaya ini penting untuk mengatasi potensi polarisasi yang dapat muncul akibat penyebaran berita hoaks, isu SARA, serta propaganda. Kapolres Kukar menyatakan bahwa pengawasan dan koordinasi selama operasi ini akan dilakukan melalui pusat kendali yang terintegrasi, yaitu komunikasi, koordinasi, dan informasi (K3I). Operasi ini akan didukung oleh *command center* yang ada di tingkat Mabes Polri, Polda, serta Polres di berbagai daerah. Diharapkan, dengan fasilitas modern dan fitur-fitur yang mendukung kegiatan tersebut, *command center* dapat mengintegrasikan data dan informasi. Hal ini memungkinkan seluruh personel pengamanan di lapangan untuk bekerja secara terorganisir dan terpadu, baik dari tingkat pusat hingga daerah. ANTARA