JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa partai tersebut memberikan kesempatan bagi anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mencalonkan kader mereka sendiri pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Pernyataan ini disampaikan Muzani setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memutuskan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada 2024 yang berkaitan dengan ambang batas suara. Muzani menegaskan bahwa di dalam KIM, setiap partai politik diberi keleluasaan untuk mengambil keputusan politiknya di tingkat daerah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada kekuatan masing-masing partai di wilayah tertentu, yang memungkinkan mereka untuk maju secara mandiri tanpa harus membentuk koalisi terlebih dahulu. Selama ini, Muzani mengakui adanya perbedaan pendapat yang mulai muncul di dalam tubuh KIM setelah RUU Pilkada tersebut dibatalkan. Dia menyatakan, "Kami menghormati adanya penggabungan dan perbedaan tersebut." Meskipun demikian, ia berharap agar solidaritas di internal KIM tetap terjaga demi mencapai kemenangan maksimal pada Pilkada mendatang. Untuk memastikan soliditas KIM, Muzani menekankan pentingnya membangun komunikasi yang baik dan memperkuat hubungan antar anggota koalisi melalui berbagai forum. "Kami akan tetap berusaha membangun komunikasi dan silaturahmi," tambahnya. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 melakukan perubahan terhadap ambang batas pencalonan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Melalui putusan ini, MK menyatakan bahwa partai politik yang tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga dapat mencalonkan pasangan calon. Syarat untuk mencalonkan pasangan calon hanya berdasarkan hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah yang bersangkutan. Ketua MK, Suhartoyo, saat membacakan amar putusan, menyebutkan, "Amar putusan ini mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian." MK juga menetapkan syarat bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mendaftarkan pasangan calon, tergantung pada jumlah penduduk di provinsi atau kabupaten/kota yang dikehendaki. Adapun ketentuan tersebut meliputi: 1. Untuk calon gubernur di provinsi dengan penduduk sampai 2 juta, harus memperoleh suara sah minimal 10 persen. 2. Di provinsi dengan penduduk lebih dari 2 juta hingga 6 juta, syaratnya menjadi minimal 8,5 persen. 3. Di provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6 juta hingga 12 juta, minimal 7,5 persen. 4. Untuk provinsi di atas 12 juta, syaratnya adalah suara sah minimal 6,5 persen. Sementara itu, untuk calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota, syarat suaranya bervariasi tergantung pada jumlah penduduk di masing-masing daerah. MK juga mengatur bahwa ketentuan sebelumnya dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Dalam pertimbangan hukum, MK menekankan bahwa pemilihan kepala daerah yang demokratis memerlukan peluang bagi semua partai politik untuk mengajukan bakal calon, sehingga bisa menghasilkan berbagai pilihan bagi masyarakat. Dengan keputusan ini, MK ingin mendorong pelaksanaan demokrasi yang lebih sehat dan adil dengan mengedepankan keberadaan berbagai calon dalam pemilihan kepala daerah. ANTARA