PADANG –
**Borneonews - Pasaman Barat,** Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, memastikan bahwa anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mencukupi dan tidak akan menghadapi kendala berarti. Ketua KPU Pasaman Barat, Alfi Syahrin, mengungkapkan bahwa tidak terdapat masalah dalam anggaran yang telah diatur. "Semua kegiatan keuangan sudah kami susun dengan baik dan telah direncanakan sebelumnya guna menjamin keberhasilan Pilkada 2024," ungkapnya di Simpang Empat pada hari Jumat. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah menetapkan anggaran hibah daerah untuk Pilkada yang mencapai Rp30.050.000.000. Anggaran ini disalurkan melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yang menunjukkan komitmen pemda dalam mendukung pelaksanaan pemilihan. Lebih lanjut, Alfi memastikan bahwa semua pengeluaran telah sesuai dengan regulasi yang ada dan memadai untuk mempersiapkan Pilkada 2024. Dalam penyelenggaraan ini, dana terbesar akan digunakan untuk keperluan penyelenggara *ad hoc*. Dari awal, KPU telah meminta kepada anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melakukan pemetaan terkait kebutuhan anggaran, khususnya yang berkaitan dengan jarak dan aksesibilitas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap titik pemungutan suara mendapatkan dukungan yang sesuai, terutama bagi daerah yang terpencil dan terisolasi. "Setiap item dalam anggaran Pilkada 2024, terutama untuk keperluan *ad hoc*, seperti PPK dan anggaran logistik lainnya, telah diperhitungkan secara rinci," tambahnya. Ia juga menyoroti perlakuan khusus dalam distribusi logistik untuk wilayah-wilayah yang jauh dan terisolasi, seperti Sungai Beremas dan Talamau di daerah Tombang. Kebutuhan tambahan anggaran diperlukan untuk mendistribusikan logistik ke lokasi-lokasi tersebut, mengingat jarak yang jauh memerlukan biaya transportasi yang lebih signifikan dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Alfi mengimbau agar seluruh jajaran sekretariat, baik di tingkat PPK maupun PPS, memastikan pengelolaan keuangan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. "Saya berharap semua jajaran KPU Pasaman Barat dapat menjaga ketertiban dalam administrasi. Hal ini sangat penting demi kelancaran tahapan pemilihan, karena kesuksesan Pilkada tidak hanya diukur dari pertanggungjawaban keuangan," tegasnya. Saat ini, KPU Pasaman Barat tengah melaksanakan bimbingan teknis mengenai penyaluran dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk tahapan Pilkada, yang berlangsung selama tiga hari dari 22 hingga 24 Agustus 2024, dengan melibatkan sekretariat PPK dan PPS di seluruh wilayah Pasaman Barat. ANTARA