JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Anggota Komisi VIII DPR RI, My Esti Wijayati, mengajukan usulan agar pemerintah menambahkan anggaran untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Langkah ini dianggap penting sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya gempa *Megathrust* yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Esti mengungkapkan keprihatinannya atas anggaran BNPB yang saat ini hanya berkisar pada angka Rp1 triliun. Ia menilai jumlah tersebut terlalu rendah, mengingat potensi bencana yang bisa ditimbulkan oleh gempa *Megathrust* sangatlah besar. "Kami cukup menyesalkan karena anggaran untuk BNPB ini hanya sekitar Rp1 triliun. Anggaran yang sangat rendah ketika kita bicara Megathrust," ujarnya dalam acara Lensa Parlemen yang disiarkan melalui kanal YouTube TVR Parlemen pada hari Jumat. Dia juga menekankan pentingnya penambahan dana tersebut untuk mendukung program edukasi masyarakat mengenai cara menghadapi gempa *Megathrust*. "Jika bencana ini terjadi, masyarakat harus tahu langkah-langkah apa yang perlu diambil. Ini membutuhkan anggaran yang harus kita siapkan, termasuk bagaimana cara memberikan edukasi kepada masyarakat, seperti misalnya penempatan surat-surat berharga,” jelas Esti. Melalui penambahan anggaran yang diusulkannya, Esti berharap BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat bekerja sama dalam memberikan pendidikan mitigasi bencana hingga ke daerah terpencil. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kepanikan di kalangan masyarakat saat bencana terjadi, agar penanganan bencana dapat dilakukan dengan lebih efektif. Sebelumnya, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Dwikorita Karnawati, telah meminta pemerintah daerah untuk mempersiapkan tata ruang yang aman. Hal ini ditujukan agar dapat menampung masyarakat jika bencana gempa *Megathrust* benar-benar terjadi di Indonesia. "Kita perlu menyiapkan masyarakat dan pemerintah daerah sebelum terjadi gempa dengan kekuatan tinggi yang dapat memicu tsunami," jelasnya. Dwikorita juga menekankan pentingnya infrastruktur yang memadai. Pemerintah daerah harus memastikan adanya jalur evakuasi dan tempat perlindungan. Ia menyarankan agar zona-zona rawan bencana, khususnya yang dekat dengan laut dan pantai, perlu dibatasi dari pembangunan yang berlebihan. "Pemda-pemda diharapkan juga menyiapkan tata ruang di sana. Di pantai, bangunan harus dibatasi. Jika dibangun hotel, hotel tersebut harus mampu bertahan terhadap gempa sampai magnitudo 8,5," tambahnya. Sebagai contoh, Dwikorita menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Yogyakarta telah mengambil langkah untuk menyiapkan tata ruang yang aman, salah satunya melalui pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo. "Yogyakarta International Airport dirancang untuk menghadapi *Megathrust*. Dengan desain yang tahan terhadap gempa magnitudo 8,5 dan elevasi yang lebih tinggi dari tsunami, bandara ini siap menjadi tempat perlindungan saat terjadi bencana," tuturnya. Di bandara tersebut, masyarakat dapat berlindung di lantai mezzanine dan lantai dua, di mana ada Crisis Center yang dapat menampung hingga 2.000 orang, dengan bandara secara keseluruhan mampu menampung 10.000 orang. Ini menunjukkan langkah-langkah konkret yang diambil dalam rangka mitigasi bencana di daerah rawan. ANTARA