BENGKULU –
**Borneonews - Bengkulu**, Bank Indonesia mengungkapkan keyakinannya bahwa inflasi di Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 dapat berada dalam kisaran target yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara nasional. Target tersebut adalah 2,5 persen ditambah atau dikurangi 1 persen secara tahun ke tahun (*year on year*). Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu, Darjana, menyampaikan bahwa terdapat indikasi positif terkait inflasi di daerah tersebut. Dalam dua bulan terakhir, laju inflasi menunjukkan penurunan yang signifikan. Berbagai langkah yang diambil oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bengkulu mulai terlihat memberikan dampak positif. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, inflasi di Provinsi Bengkulu mengalami perlambatan pada bulan Juli 2024. Data menunjukkan bahwa secara bulanan, terjadi deflasi sebesar 0,7 persen, yang berarti inflasi dengan angka negatif 0,7 persen untuk periode tersebut. Jika dilihat dari perspektif tahunan, inflasi di Bengkulu mencatatkan penurunan yang cukup signifikan, yaitu turun dari 3,64 persen pada Juni 2024 menjadi 2,31 persen pada Juli 2024, dengan penurunan sebesar 1,33 poin persentase. Darjana menjelaskan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh TPID Bengkulu dalam menekan laju inflasi meliputi pelaksanaan pasar murah yang terintegrasi dengan program bantuan sosial serta BLT untuk sembako. Selain itu, pasar keliling dan pemanfaatan toko pangan di kelurahan juga menjadi bagian dari strategi ini. Lebih lanjut, TPID juga melanjutkan program gerakan tanam atau *urban farming* di pekarangan rumah. Program ini mencakup akselerasi bantuan alat dan mesin pertanian, termasuk pompanisasi dan pengairan. Mereka juga berupaya untuk memperluas praktik pertanian yang baik melalui demonstrasi lahan dan penanaman di lahan pertanian masyarakat. Selain itu, TPID dan Satuan Tugas Pangan Bengkulu melaksanakan inspeksi mendadak di pasar dan pada distributor secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada penimbunan bahan pokok dan untuk memantau kelancaran distribusi bahan-bahan tersebut. Upaya lainnya dilakukan oleh pemerintah daerah beserta semua pihak terkait untuk memperkuat neraca pangan. Ini dilakukan demi membangun kerja sama antar daerah serta mencegah terjadinya kekurangan pasokan bahan pokok di masa mendatang. Namun, Darjana mengingatkan bahwa masih terdapat tantangan dan risiko yang perlu diperhatikan. Untuk mengatasi berbagai isu tersebut, diperlukan pengelolaan yang baik terhadap ekspektasi masyarakat. Hal ini mencakup komunikasi yang kontinu, inspeksi pasar, memastikan distribusi komoditas pangan berjalan lancar, serta mempercepat aktivitas pengairan dan pompanisasi di pusat produksi. ANTARA