SURABAYA –
**Borneonews - Surabaya**, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pengakuan kepada pemerintah kota dan kabupaten, serta seluruh perangkat daerah yang telah berhasil menerapkan *e-purchasing* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sepanjang tahun 2023. Sekretaris Daerah Jawa Timur, Bobby Soemiarsono, menyatakan bahwa untuk mengapresiasi pencapaian tersebut, pihaknya menyelenggarakan acara E-Purchasing Award 2024. Acara ini juga bertujuan untuk mendorong lebih lanjut transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa melalui program yang dikenal sebagai Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo). Sejauh ini, Pemprov Jatim mencatat pengadaan barang dan jasa secara digital mencapai Rp1.081 triliun. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah provinsi dalam menjalankan transformasi digital melalui *e-purchasing*. Bobby berharap semakin banyak perangkat daerah di kota dan kabupaten yang memanfaatkan program Jatim Bejo dan mengadopsi metode *e-purchasing* dalam proses pengadaan. Transformasi digital yang dilakukan melalui *e-purchasing* diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Seluruh proses, mulai dari pengadaan hingga pembayaran, dilakukan secara digital untuk mencegah potensi kecurangan. Program Jatim Bejo yang diluncurkan pada 1 November 2020 telah melibatkan lebih dari 9.900 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penyedia. UMKM ini berkontribusi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui transformasi digital. Saat ini, mereka telah menyediakan sekitar 500.000 produk yang ditampilkan dalam program tersebut. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Jawa Timur, Endy Alim Abdi Nusa, juga memberikan apresiasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah mengimplementasikan *e-purchasing* melalui Program Jatim Bejo. Dia mencatat banyaknya OPD baru yang terdaftar dalam nominasi E-Purchasing Award 2024 sebagai indikasi positif dari kemajuan transformasi digital di bidang pengadaan ini. Endy berharap, pada kesempatan serupa di tahun mendatang, akan semakin banyak OPD baru yang terdaftar dalam nominasi tersebut. Mbizmarket, salah satu mitra resmi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), menyatakan kebanggaannya terhadap komitmen Pemprov Jatim dalam mempromosikan *e-purchasing*. Inisiatif ini dianggap sebagai sarana untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Selain itu, hal ini juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan memberikan dukungan kepada UMK lokal. Dengan penyelenggaraan E-Purchasing Award 2024, Pemprov Jatim tampil menegaskan komitmennya dalam mendorong penggunaan *e-purchasing* sebagai metode yang lebih modern dan efisien dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. ANTARA