JAKARTA –
**Borneonews - Beijing**, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengumumkan bahwa pemerintah berencana untuk membuka Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Chengdu, yang terletak di Provinsi Sichuan, Tiongkok. Pembukaan ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat dan meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara. Retno menekankan bahwa keputusan untuk mendirikan KJRI di Chengdu mencerminkan komitmen yang kuat dari Indonesia. Dia juga berharap pemerintah Tiongkok dapat memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses pendirian konsulat tersebut. Rencana ini disampaikan oleh Retno setelah melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, dalam rangka pertemuan Komisi Bersama Kerja Sama Bilateral yang ke-5 yang berlangsung di Wisma Negara Diaoyutai, Beijing. Saat ini, Indonesia sudah memiliki tiga perwakilan yang beroperasi di Tiongkok selain Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing, yaitu KJRI di Guangzhou, KJRI di Shanghai, dan KJRI di Hong Kong. Rencana pembukaan KJRI di Chengdu ini diharapkan akan memperluas cakupan layanan diplomatik Indonesia di kawasan tersebut. Dalam konteks hubungan bilateral, Retno menyampaikan harapannya bahwa pemerintahan baru yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, akan tetap mempertahankan kerjasama yang baik dengan Tiongkok. Ia menekankan bahwa sebelum kunjungannya ke Beijing, presiden terpilih sudah mengunjungi Tiongkok dan menyampaikan komitmen untuk melanjutkan kerja sama yang telah terjalin sejauh ini. Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, direncanakan akan mengunjungi Tiongkok dari tanggal 31 Maret hingga 2 April 2024 dalam kapasitasnya sebagai menteri pertahanan. Dalam kunjungan itu, ia akan bertemu dengan beberapa pejabat tinggi Tiongkok, termasuk Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, serta Menteri Pertahanan Laksamana Dong Jun. Menyinggung lebih lanjut mengenai pembahasan selama pertemuan, Retno menyampaikan bahwa ia dan Menlu Wang Yi juga membahas berbagai isu regional dan internasional, termasuk yang terkait dengan Palestina dan Myanmar. Terkait Palestina, Retno memberikan apresiasi atas disepakatinya *Beijing Declaration* sebagai langkah positif menuju rekonsiliasi dan kesatuan bangsa Palestina. Retno menekankan bahwa persatuan antara berbagai faksi di Palestina sangat penting bagi perjuangan mereka dalam mencapai kemerdekaan. Ia juga mencatat bahwa baik Indonesia maupun Tiongkok sepakat mengenai pentingnya terwujudnya gencatan senjata, akses bantuan kemanusiaan yang tidak terhambat, serta terciptanya solusi dua negara (*two state solution*). Terkait Myanmar, Retno mengungkapkan penghargaan Indonesia atas dukungan Tiongkok terhadap sentralitas ASEAN dalam mendorong proses perdamaian di Myanmar. Ia menekankan pentingnya pelaksanaan *Five Point Consensus* sebagai pedoman utama dalam upaya membantu Myanmar mencapai situasi yang damai dan kembali kepada demokrasi. Retno dan Menlu Wang Yi juga sepakat bahwa setiap upaya dari pihak luar yang ingin membantu Myanmar harus dilakukan dengan tetap berkoordinasi dengan ASEAN untuk memastikan efektivitas dan kelancaran proses bantuan. ANTARA