JAYAPURA –
**Borneonews - Sentani**, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura, Papua, mengingatkan panitia pemungutan distrik (PPD) agar menjalankan tugas mereka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketua KPU Kabupaten Jayapura, Efra J. Tunya, menyampaikan hal ini dalam pernyataannya, di mana ia menekankan pentingnya PPD untuk mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, penetapan dan mekanisme kerja badan ad hoc untuk penyelenggara pemilihan umum, termasuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, telah diatur secara jelas. Efra mengungkapkan harapannya agar PPD dapat bekerja dengan baik, sehingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang dijadwalkan pada 27 November 2024 dapat berjalan dengan lancar. Dalam pandangannya, tugas PPD mencakup pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan di tingkat distrik. Selain itu, PPD bertanggung jawab untuk menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Jayapura serta melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang kemudian diumumkan kepada publik. Ia menekankan bahwa PPD yang telah dilantik, berjumlah 95 orang, diharapkan dapat melaksanakan tanggung jawab ini secara efektif. Pihak KPU juga menjelaskan bahwa PPD tersebut dilantik pada 16 Mei 2024. Dengan adanya 19 distrik yang tersebar di Kabupaten Jayapura, masing-masing distrik akan memiliki lima anggota PPD yang akan bekerja untuk memastikan proses pilkada berjalan dengan baik di setiap wilayah. Lebih lanjut, Efra menggarisbawahi bahwa selain mengacu pada PKPU Nomor 8 Tahun 2022, anggota PPD juga telah menandatangani pakta integritas. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa saat melaksanakan tugas di lapangan, mereka tidak akan terpengaruh oleh faktor-faktor yang dapat mengganggu kelancaran proses pemilihan. ANTARA