MANOKWARI –
**Borneonews - Manokwari**, Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, memberikan perhatian khusus kepada tujuh pemerintah kabupaten di wilayah tersebut terkait realisasi dana hibah untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada tahun 2024. Ia menegaskan bahwa dana yang dialokasikan harus segera digunakan untuk mendukung berbagai lembaga yang terlibat, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta alokasi dana untuk pengamanan yang akan diberikan kepada TNI-Polri. "Guna memastikan semua tahapan Pilkada berjalan dengan lancar, proses pencairan anggaran harus segera direalisasikan hingga mencapai 100 persen. Ini sangat krusial," ujar Ali Baham di Manokwari pada hari Sabtu. Pemerintah provinsi sendiri telah meningkatkan pencairan dengan memberikan 40 persen dari total anggaran bersih untuk KPU Papua Barat, berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah (NHPD), yang totalnya mencapai Rp200,03 miliar. Sementara itu, Bawaslu Papua Barat telah menerima dana hibah secara penuh sebesar Rp55,04 miliar. Sedangkan untuk kepolisian, Polda Papua Barat baru merealisasikan 30 persen dari alokasi Rp75 miliar, dan Kodam XVIII/Kasuari memperoleh Rp7,5 miliar. Ali Baham juga menekankan bahwa pemerintahan provinsi akan segera menyelesaikan sisa pencairan dana hibah untuk keperluan Pilkada. Ia berharap agar setiap pemerintah kabupaten dapat bergerak cepat dalam realisasi anggaran ini. "Penting bagi pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan KPU dalam upaya memahami kebutuhan dan strategi untuk mendistribusikan logistik pemilu ke seluruh wilayah Papua Barat," tambahnya. Dalam konteks ini, perhatian khusus difokuskan pada tantangan geografis yang dihadapi oleh sejumlah distrik dan kampung. Beberapa wilayah, seperti Kampung Oya di Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, sulit dijangkau dengan transportasi darat. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar setiap pemerintah kabupaten melaporkan jika menemui kendala dalam distribusi logistik, sehingga bersama-sama dapat mencari solusi secara cepat. Rincian dana hibah untuk Pilkada 2024 di tujuh kabupaten di Papua Barat juga telah ditentukan. KPU Manokwari misalnya, akan menerima Rp20 miliar, sedangkan KPU Manokwari Selatan mendapatkan Rp20,9 miliar, dan KPU Pegunungan Arfak jumlahnya mencapai Rp37,3 miliar. KPU Teluk Bintuni akan menerima Rp54,9 miliar, sedangkan KPU Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak masing-masing mendapatkan alokasi sebesar Rp35 miliar, Rp47,8 miliar, dan Rp39,9 miliar. Begitu pula, Bawaslu di setiap kabupaten juga mendapatkan alokasi, mulai dari Bawaslu Manokwari yang menerima Rp19 miliar hingga Bawaslu Fakfak yang sebesar Rp20 miliar. Untuk pengamanan, Polresta Manokwari akan divasilitasi dengan dana sebesar Rp15 miliar, diikuti oleh Polres Manokwari Selatan dan beberapa polres lainnya. Dana untuk Kodim juga telah direncanakan, dengan Kodim 1801/Manokwari menerima Rp1 miliar, dan masih ada yang dalam proses pengajuan. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan semua aspek pelaksanaan Pilkada agar dapat berjalan secara sukses. Pentingnya kolaborasi dan komunikasi yang efektif antara semua pihak termasuk KPU, Bawaslu dan TNI-Polri menjadi kunci untuk kelancaran jalannya Pilkada 2024 di Papua Barat. ANTARA