MAKASSAR –
**Borneonews - Makassar**, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan (Sulsel) melaporkan bahwa realisasi belanja negara di provinsi tersebut selama periode Januari hingga Juli 2024 mencapai angka Rp30,44 triliun. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 55,51 persen dari total pagu yang ditetapkan sebesar Rp54,1 triliun. Kepala Kanwil DJPb Sulsel, Supendi, memberikan penjelasan mengenai rincian belanja negara ini. Ia menyebutkan bahwa dari total belanja yang dilakukan, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) tercatat sebesar Rp12,4 triliun, yang merupakan 53,82 persen dari pagu yang telah ditentukan. Dalam hal Transfer ke Daerah (TKD), sudah terealisasi sebesar Rp19,03 triliun, sehingga mencapai 56,74 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp31,74 triliun. Supendi menerangkan bahwa fokus dari belanja pemerintah pusat adalah pada layanan dukungan manajemen internal dari berbagai satuan kerja, termasuk bantuan untuk pendidikan tinggi, pendidikan dasar dan menengah, serta berbagai program fasilitasi dan pembinaan masyarakat. Belanja untuk pegawai telah direalisasikan sebesar Rp6,06 triliun, yang digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan kepada 77.741 PNS, anggota TNI, dan Polri. Selain itu, terdapat juga 891 orang Pegawai Tidak Tetap (PNPM) dan 6.443 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mendapatkan haknya dari belanja ini. Rincian lebih lanjut menunjukkan bahwa belanja barang mencapai Rp4,93 triliun, yang mencerminkan sekitar 52,34 persen dari total pagu. Pencapaian ini menunjukkan peningkatan sebesar 11 persen dibandingkan dengan belanja tahun sebelumnya, yang tercatat hanya sebesar Rp4,45 triliun. Namun, pada belanja modal, realisasi yang tercatat adalah sebesar Rp1,35 triliun, atau sekitar 32,01 persen dari pagu yang ada. Ini menunjukkan adanya penurunan atau kontraksi sebesar 23 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang mencapai Rp1,76 triliun. Terakhir, Supendi mencatat bahwa belanja sosial mencapai Rp60,3 miliar, dengan peningkatan 13 persen dari periode sebelumnya, di mana belanja sosial yang disalurkan hanya sebesar Rp53,3 miliar. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk lebih memperhatikan aspek sosial dalam pengelolaan anggaran negara. ANTARA