JAKARTA –
**Borneonews - Bali**, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), Ryan Rizaldy, menyampaikan bahwa kemungkinan adanya penyesuaian tarif untuk *BI-FAST* di masa mendatang tidak dapat dikesampingkan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di Bali pada malam hari. Ryan menjelaskan bahwa saat ini fokus utama adalah membangun sinergi yang efektif antara infrastruktur yang disediakan oleh Bank Indonesia dan sektor industri. Penyesuaian tarif untuk *BI-FAST* akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perkembangan kondisi ekonomi dan tingkat inflasi yang terjadi. “Penyesuaian harga dari *BI-FAST* akan sangat bergantung pada berbagai aspek. Terutama situasi ekonomi yang berkembang, termasuk variabel makro seperti inflasi yang menjadi pertimbangan penting dalam penetapan tarif,” ungkapnya. Ia juga menambahkan bahwa tarif yang ditetapkan saat ini, yaitu Rp2.500, membuat *BI-FAST* tetap menarik bagi masyarakat. Selain itu, sistem ini menawarkan layanan 24 jam secara real-time yang semakin memudahkan akses. "Kami melihat bahwa masyarakat saat ini merasa sangat nyaman dengan skema tarif yang berlaku. Oleh karena itu, perhatian kami lebih difokuskan pada pembangunan sinergitas yang lebih baik,” tutup Ryan. *BI-FAST* merupakan sistem pembayaran ritel nasional yang dirancang oleh Bank Indonesia untuk mendukung transfer dana secara real-time, aman, dan efisien. Layanan ini memfasilitasi transfer baik secara kredit maupun debit dan dapat diakses 24/7 melalui berbagai saluran seperti cabang, *mobile/internet banking*, serta dalam waktu dekat, akan dilengkapi dengan kemampuan untuk transaksi menggunakan *QR code*, ATM, dan EDC. Dari segi nilai transaksi, *BI-RTGS* menunjukkan peningkatan yang signifikan, tumbuh 15,36 persen dibandingkan tahun lalu, dan mencapai total Rp15.450 triliun. Sementara itu, volume transaksi *BI-FAST* juga mengalami pertumbuhan yang mengesankan, dengan peningkatan 65,08 persen dibandingkan tahun lalu, yang mencapai 301,41 juta transaksi per Juli 2024. ANTARA