MANOKWARI –
**Borneonews - Manokwari**, Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, menegaskan pentingnya bagi semua aparatur sipil negara (ASN) di wilayahnya untuk tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis. Ia menekankan bahwa baik ASN di tingkat provinsi maupun kabupaten harus tetap netral dan fokus pada tugas pelayanan publik. Dalam pernyataannya, Ali menegaskan bahwa para aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan contoh kepemimpinan yang baik, yang dapat mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dengan cara yang demokratis, transparan, jujur, adil, dan bermartabat. Ia mengingatkan agar tidak ada ASN yang memberikan tekanan atau menghasut rekan-rekan mereka, termasuk pegawai honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), untuk memilih calon tertentu. Ali Baham menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan pilihan calon kepala daerah mereka tanpa adanya intimidasi dari pihak manapun. Hal ini sudah diatur dan dijamin oleh konstitusi untuk menjaga kualitas proses demokrasi. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat secara berkala, guna membangun ekosistem pendidikan politik yang lebih baik. Lebih lanjut, Ali Baham menyerukan agar masyarakat diberikan kebebasan penuh dalam memilih calon kepala daerah yang dianggap berkualitas dan dapat diamanahkan. Ia menegaskan bahwa enam elemen utama perlu berkolaborasi untuk menyukseskan Pilkada 2024 di Papua Barat. Elemen-elemen tersebut terdiri dari pemerintah daerah, partai politik, aparat TNI-Polri, penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, masyarakat, serta jurnalis. Menurutnya, kolaborasi efektif dari semua elemen ini merupakan kunci untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif, sehingga masyarakat dapat menyalurkan hak suara mereka dengan baik pada Pilkada yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024. Ali Baham juga menyatakan harapannya untuk mengubah pandangan publik bahwa pilkada seharusnya bukan menjadi ajang berebut kekuasaan, melainkan sebuah kesempatan untuk mempererat persaudaraan, persatuan, dan kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia mencatat bahwa pencapaian partisipasi masyarakat di Provinsi Papua Barat pada Pemilu 2024 diperkirakan mencapai 87,6 persen, yang lebih tinggi daripada rata-rata nasional yang berada di angka 77,4 persen. Hal ini memberikan gambaran optimis bahwa tingkat partisipasi dalam Pilkada 2024 di daerahnya dapat mencapai target 90 persen, dengan catatan perlu adanya edukasi yang masif. Ali menambahkan bahwa pihaknya juga menggandeng tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda untuk menyebarluaskan ide tentang pentingnya pelaksanaan pilkada yang damai ke seluruh pelosok wilayah. Di sisi lain, Ketua Bawaslu Papua Barat, Elias Idie, menekankan perhatian pihaknya terhadap potensi politisasi yang berkaitan dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) selama pelaksanaan Pilkada 2024. Ia merujuk pada hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang menunjukkan bahwa politisasi SARA menduduki peringkat tertinggi sebagai isu krusial yang perlu diawasi sepanjang tahapan pemilu. Elias juga menekankan pentingnya langkah mitigasi terhadap potensi isu SARA dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, serta memperkuat kerja sama antara Bawaslu dan pihak-pihak terkait. Ia memprediksi akan terjadi peningkatan eskalasi politik karena pemilihan calon kepala daerah akan berkaitan langsung dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat di tujuh kabupaten. Oleh karena itu, kerja sama lintas komponen, termasuk tokoh adat dan media massa, sangat diperlukan dalam upaya pengawasan selama proses pemilu. ANTARA