SAMARINDA –
**Borneonews - Samarinda**, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berkomitmen untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah yang tergolong Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) dengan memfokuskan upayanya pada pengembangan sekolah berasrama. Langkah ini dianggap sebagai solusi yang tepat untuk menjawab tantangan terbatasnya akses ke pendidikan di wilayah-wilayah tersebut. Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan di Samarinda pada hari Sabtu bahwa pembangunan asrama yang berlokasi strategis dekat dengan sekolah bertujuan untuk mendorong minat orang tua agar mau mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah berasrama. Di samping itu, pihaknya juga memberikan dukungan melalui tunjangan pendidikan demi menarik perhatian orang tua agar lebih aktif dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka. Sri menambahkan, mengingat akses pendidikan di daerah 3T masih sangat minim, pembangunan asrama di sejumlah sekolah di lokasi yang sulit dijangkau menjadi alternatif yang paling efektif. "Kami berharap pada akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD), setidaknya satu asrama dapat dibangun di tingkat SMA di kawasan 3T," harapnya. Komitmen Pemprov Kaltim untuk memperbaiki kualitas pendidikan di daerah 3T sejalan dengan visi dan misi pemerintah provinsi. Tujuan utama dari upaya ini adalah guna meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Kaltim. Agar rencana tersebut dapat berjalan optimal, pihaknya telah menyediakan anggaran yang diarahkan untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan di daerah 3T. Usulan penambahan tenaga pendidikan dan tunjangan juga telah disampaikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam upaya tersebut, Pemprov Kaltim berencana mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026. Dengan langkah ini, diharapkan sektor pendidikan dapat berkembang pesat, sehingga masalah yang berkaitan dengan akses pendidikan di Kaltim dapat teratasi. Selanjutnya, pemprov akan mengadakan rapat koordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Badan Pusat Statistik (BPS), serta dinas-dinas terkait lainnya. Rapat ini bertujuan untuk merancang strategi penanganan tingginya angka putus sekolah yang masih menjadi masalah di wilayah tersebut. Untuk meratakan pengelolaan anggaran pendidikan, Pemprov Kaltim terus berupaya menyiapkan infrastruktur pendidikan di seluruh pelosok Kalimantan Timur sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kewenangan yang ada. Pada tahun 2023, sejumlah proyek pembangunan sarana dan prasarana pendidikan telah dilaksanakan di lokasi-lokasi strategis, seperti SMA Negeri 3 Loa Kulu dan SMA Negeri 3 Kota Bangun. Di tahun 2024, pembangunan akan dilanjutkan di daerah-daerah terluar, termasuk SMA Negeri 9 Berau yang berada di Pulau Maratua. Sementara pada tahun 2025, alokasi dana akan digunakan untuk pembangunan di beberapa sekolah lain, seperti SMA Negeri 3 Muara Kaman, SMA Negeri 3 Paser Balengkong, dan SMA Negeri 3 Long Ikis. Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada pengadaan lahan untuk pembangunan sekolah baru di wilayah Kabupaten/Kota yang membutuhkan. Proses pengadaan tanah akan dilakukan sesuai dengan prioritas yang ada, serta mengikuti mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. Dengan demikian, strategi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi akses pendidikan di Kaltim, khususnya di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian lebih. ANTARA