JAKARTA –
**Borneonews - Washington**, Amerika Serikat bersama sepuluh negara di Amerika Latin secara resmi mengeluarkan sebuah pernyataan bersama yang menolak validasi hasil pemilu 2024 yang diumumkan oleh Mahkamah Agung Venezuela. Pengumuman ini, yang membuat Nicolas Maduro sebagai presiden terpilih, ditentang keras oleh negara-negara tersebut pada Jumat, 23 Agustus. Dalam pernyataan tersebut, pemerintah dari Argentina, Kosta Rika, Chile, Ekuador, Amerika Serikat, Guatemala, Panama, Paraguay, Peru, Dominika, dan Uruguay menegaskan penolakan mereka secara tegas terhadap keputusan Mahkamah Agung Venezuela. Mereka percaya bahwa pengumuman tersebut merupakan hasil dari dugaan proses verifikasi yang cacat terkait pemilu yang berlangsung pada 28 Juli, yang dilakukan oleh Dewan Pemilihan Nasional. Mereka menilai bahwa hasil tersebut tidak didukung oleh proses pemungutan suara yang sah dan transparan. Negara-negara yang tergabung dalam pernyataan ini bersikeras bahwa hanya melalui audit independen dan tidak bias terhadap suara rakyat, maka kehendak rakyat Venezuela yang demokratis dan berdaulat dapat dihormati sepenuhnya. Penekanan ini menggambarkan kekhawatiran mereka terhadap integritas proses pemilihan yang ada. Selanjutnya, para penandatangan juga menekankan pentingnya menghormati keinginan rakyat Venezuela, yang telah diekspresikan dengan cukup jelas dan damai selama proses pemilu. Sebelumnya, pada 29 Juli, Dewan Pemilihan Nasional Venezuela mengklaim bahwa Nicolas Maduro memenangkan 51 persen suara untuk periode kepresidenan 2025-2031. Di sisi lain, pemerintah Venezuela menuduh bahwa sejumlah negara asing telah ikut campur dalam proses pemilihan presiden di negara mereka, yang berpotensi mengganggu hak rakyat Venezuela untuk menentukan nasib mereka sendiri secara mandiri. Kontroversi dan respon internasional ini menggambarkan ketegangan yang terus meningkat mengenai legitimasi hasil pemilihan di Venezuela. ANTARA